Pantau - Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menyoroti carut-marut pelaksanaan uji kompetensi tenaga kesehatan yang dinilai tidak transparan dan berdampak serius bagi mahasiswa.
Kritik terhadap Sistem Uji Kompetensi
Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IX bersama sejumlah asosiasi pendidikan profesi kesehatan di Ruang Rapat Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 30 September 2025.
Irma mengungkapkan adanya banyak laporan dari daerah terkait dugaan permainan antara universitas dengan Ditjen Dikti dalam penyelenggaraan uji kompetensi.
"Bahkan ada mahasiswa yang sudah 14 kali ikut uji kompetensi tidak lulus-lulus, hingga akhirnya bunuh diri di Papua. Ada juga yang sampai rumah tangganya hancur karena istrinya gagal uji kompetensi berkali-kali. Pertanyaannya, siapa yang salah? Universitas yang tidak kredibel, atau penyelenggara ujian yang tidak clear?" ungkapnya.
Legislator Fraksi Partai Nasdem menilai kegagalan berulang mahasiswa dalam uji kompetensi menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem.
"Kalau ujian ini benar-benar transparan, kasus-kasus tragis seperti bunuh diri atau perceraian tentu bisa dihindari. Artinya ada yang salah dalam sistem kita hari ini," ia menegaskan.
Dorongan Peran Pemerintah dan Regulasi yang Jelas
Irma menekankan perlunya pemerintah hadir dan mengambil peran lebih kuat dalam penyelenggaraan uji kompetensi.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan standar yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Jangan sampai regulasi yang ada justru membingungkan mahasiswa, universitas, maupun asosiasi. Pemerintah harus hadir agar tidak ada lagi kebingungan dan korban di lapangan," ujarnya.
Irma juga menilai berbagai sertifikasi di bidang kesehatan rawan diperjualbelikan.
"Hari ini banyak sekali sertifikasi yang justru jadi ladang bisnis, bukan penjamin kompetensi. Kalau begini, wibawa uji kompetensi dan sertifikasi justru dipertanyakan," ungkapnya.
Komisi IX berkomitmen untuk terus mendorong agar Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan asosiasi profesi menyelesaikan masalah ini secara serius.
"Karena kita bicara nyawa manusia. Kalau tenaga kesehatan tidak lolos uji kompetensi, publik harus tahu apa penyebabnya: kualitas pendidikannya rendah atau ujiannya yang bermasalah," tegasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
