Pantau - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menjaga ketersediaan beras premium di tengah terganggunya pasokan akibat kasus beras oplosan yang berdampak langsung pada produksi.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, menyampaikan bahwa upaya menjaga ketersediaan beras sebenarnya telah dilakukan sejak lama.
Namun, kasus pengoplosan beras menyebabkan terganggunya proses penggilingan di sejumlah produsen, termasuk Food Station.
Food Station kini tidak diizinkan menggiling, mengoperasikan, maupun mengemas beras setelah fasilitasnya disegel oleh Bareskrim.
Produksi Beras Premium Terhenti, Harga Ikut Melambung
Dampak dari penyegelan tersebut sangat terasa, karena menyebabkan pasokan dan produksi beras premium di Jakarta menurun drastis.
Beberapa produsen lain yang juga terlibat dalam kasus serupa ikut terdampak, sehingga memperburuk kelangkaan.
Selain itu, harga gabah kering di tingkat petani turut mengalami kenaikan, yang membuat harga produksi meningkat.
Produsen kesulitan menjual beras karena harga beli tinggi, ongkos produksi mahal, namun tidak bisa menjual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah.
Hasudungan menegaskan pentingnya mematuhi standar harga.
"Produsen tidak berani menjual di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah", ujarnya.
Sementara itu, untuk beras medium, ketersediaannya masih relatif mudah ditemukan di pasar-pasar tradisional Jakarta.
Pemprov DKI Salurkan Beras SPHP Bersama Bulog
Sebagai langkah stabilisasi, Pemprov DKI melalui DKPKP mengeluarkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk membantu masyarakat.
Program ini dijalankan bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog.
Beras SPHP diprioritaskan untuk konsumen beras medium dan dinilai cukup membantu dalam menjaga daya beli masyarakat.
- Penulis :
- Aditya Yohan
