Dewan Keamanan PBB Mendesak Penghentian Pertempuran di Sudan dan Peringatkan Serangan terhadap Warga Sipil sebagai Kejahatan

Pantau - Dewan Keamanan PBB menyatakan keprihatinan mendalam atas kekerasan yang terus berlanjut di seluruh Sudan, termasuk di negara bagian Kordofan dan Darfur, serta menyerukan semua pihak yang terlibat untuk segera menghentikan pertempuran.

Dalam pernyataan pers pada Selasa, anggota Dewan Keamanan PBB mengecam laporan serangan drone berulang yang menargetkan warga sipil, infrastruktur sipil, personel kemanusiaan, serta properti dan aset mereka sejak awal Februari 2026.

Serangan tersebut termasuk yang berdampak pada Program Pangan Dunia atau World Food Programme yang beroperasi menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak konflik.

Dewan Keamanan PBB menyatakan, "Serangan yang disengaja terhadap personel kemanusiaan, fasilitas dan aset mereka dapat dianggap sebagai kejahatan perang," ungkapnya dalam pernyataan resmi.

Dewan juga mengutuk serangan yang dilancarkan oleh Pasukan Dukungan Cepat atau Rapid Support Forces Sudan di sejumlah wilayah konflik.

Selain itu, Dewan mengecam pelanggaran terhadap warga sipil, termasuk laporan penahanan sewenang-wenang dan kekerasan seksual terkait konflik yang terus terjadi.

Dewan menyerukan adanya pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan tersebut sesuai hukum internasional yang berlaku.

Dewan menekankan agar semua pihak mematuhi hukum internasional serta resolusi PBB yang relevan guna melindungi warga sipil dan personel kemanusiaan.

Dewan menyatakan keprihatinan mendalam atas kelaparan akibat konflik dan kondisi kerawanan pangan ekstrem yang melanda Sudan.

Dewan menuntut akses kemanusiaan serta perlintasan warga sipil yang aman dan tanpa hambatan di seluruh wilayah terdampak.

Dewan menyambut baik perjanjian gencatan senjata kemanusiaan yang diharapkan mengarah pada gencatan senjata segera, deeskalasi situasi, mitigasi dampak regional, serta mendukung masa transisi inklusif yang dipimpin warga sipil.

Dewan mendesak semua negara anggota PBB untuk menahan diri dari campur tangan eksternal yang dapat memicu konflik dan ketidakstabilan di Sudan.

Dewan menegaskan kembali komitmennya terhadap kedaulatan, kemerdekaan, persatuan, dan integritas wilayah Sudan serta menolak pembentukan otoritas pemerintahan paralel di wilayah yang dikuasai oleh RSF.