Pantau - Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas utama Presiden Prabowo Subianto, terutama setelah muncul kasus keracunan akibat makanan basi di sejumlah sekolah.
Kasus Keracunan Picu Kekhawatiran Publik
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan bahwa penyebab keracunan bukan berasal dari program MBG itu sendiri, melainkan dari dapur atau penyedia layanan yang tidak mematuhi standar operasional prosedur (SOP).
“Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak psikologis pada siswa dan menurunkan kepercayaan publik terhadap program nasional tersebut,” ungkapnya.
Ia meminta agar dapur atau SPPG yang terbukti melanggar SOP segera dihentikan operasionalnya dan digantikan oleh penyedia layanan baru yang patuh terhadap standar keamanan pangan.
“Komisi X menegaskan tidak boleh ada satu pun siswa Indonesia yang kembali mengalami keracunan akibat program ini,” tegas Lalu Hadrian.
Strategis untuk Pendidikan, Perlu Sinergi dan Pengawasan
Lalu Hadrian menilai program MBG sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional karena asupan gizi yang cukup akan membuat siswa lebih sehat dan mampu belajar lebih baik.
Program ini juga sejalan dengan visi Presiden untuk memastikan tidak ada anak bangsa yang tertinggal akibat keterbatasan ekonomi, khususnya di wilayah dengan kemiskinan ekstrem.
Komisi X DPR RI bersama kementerian terkait berkomitmen memastikan distribusi makanan bergizi yang aman, berkualitas, dan merata di seluruh Indonesia, termasuk Papua Barat Daya.
Pengawasan ketat dinilai sangat diperlukan agar implementasi program MBG berjalan sesuai harapan dan tidak menimbulkan masalah baru.
DPR juga optimistis program MBG dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi jutaan siswa di seluruh Indonesia.
Keberhasilan program ini, menurut Komisi X, sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penyedia layanan makanan bergizi.
- Penulis :
- Aditya Yohan
