Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Wakil Ketua Komisi VII DPR Dorong Insentif Fiskal untuk Perkuat Industri Galangan Kapal Nasional

Oleh Shila Glorya
SHARE   :

Wakil Ketua Komisi VII DPR Dorong Insentif Fiskal untuk Perkuat Industri Galangan Kapal Nasional
Foto: Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga (sumber: DPR RI)

Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, mendorong pemerintah untuk memberikan insentif fiskal guna memperkuat ekosistem industri galangan kapal nasional.

Dorongan tersebut disampaikan Lamhot saat melakukan kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke fasilitas PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (PT DKB) di Cirebon.

Menurut Lamhot, Indonesia memiliki potensi besar dalam industri perkapalan karena sekitar 70 persen wilayahnya merupakan wilayah maritim.

"Potensinya sangat besar. Tidak hanya daerah pesisir, tetapi seluruh wilayah sangat memungkinkan untuk tumbuhnya industri galangan kapal," ungkapnya.

Batam Jadi Contoh Keberhasilan Insentif Fiskal

Dalam kesempatan itu, Lamhot mencontohkan Batam sebagai wilayah dengan industri galangan kapal terbesar di Indonesia.

Menurutnya, Batam menguasai 44 persen kapasitas galangan kapal nasional, bukan semata-mata karena letak geografisnya, tetapi karena kebijakan insentif dari status kawasan perdagangan bebas.

"Batam bukan daerah pesisir, tetapi karena free trade area dengan pajak nol, orang mudah membangun galangan kapal di sana," ia mengungkapkan.

Lamhot menilai bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan serupa di wilayah lain untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi industri perkapalan nasional.

"Mungkin insentif seperti itu ke depan perlu dipikirkan pemerintah supaya ekosistem industri kapal nasional ini bisa tumbuh dan berkembang," jelasnya.

Akses Fasilitas Fiskal Perlu Diperluas

Lamhot juga menyoroti rendahnya pemanfaatan fasilitas fiskal untuk pembangunan kapal, seperti pembebasan bea masuk untuk bahan baku.

Ia meminta pemerintah untuk memperluas sosialisasi dan mempermudah akses terhadap fasilitas tersebut agar bisa dimanfaatkan lebih maksimal oleh pelaku industri.

Legislator dari Dapil Sumatera Utara II ini optimistis bahwa peningkatan ekosistem industri perkapalan akan berdampak langsung pada kemandirian industri nasional.

"Kita berharap industri perkapalan dapat memberi kontribusi nyata bagi daya saing nasional. Industri ini harus menjadi penopang, bukan sekadar pelengkap," tegasnya.

Penulis :
Shila Glorya