Pantau - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menegaskan bahwa pemimpin administrasi publik di Indonesia harus memiliki kompetensi, integritas, dan wawasan kebangsaan untuk menghadapi tantangan birokrasi modern.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan "Menyapa Sahabat Kebangsaan" yang diselenggarakan di Universitas Padjajaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, pada Jumat, 5 Desember 2025.
Acara tersebut mengangkat tema Pemimpin Administrasi Publik yang Berintegritas dan Berwawasan Kebangsaan.
Tantangan Administrasi Publik di Indonesia
Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi Sekretariat Jenderal MPR, Anies Mayangsari Muninggar, memaparkan bahwa administrasi publik Indonesia menghadapi tiga tantangan utama, yakni integritas, penegakan hukum, dan kepercayaan publik.
"Pemimpin administrasi publik yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan adalah sosok yang menjadikan Pancasila sebagai jiwa, konstitusi sebagai kompas, dan NKRI sebagai rumah bersama," ungkapnya.
Nilai dasar integritas yang harus dimiliki pemimpin mencakup kejujuran, akuntabilitas, dan etika.
Sementara itu, nilai wawasan kebangsaan meliputi nasionalisme, persatuan, dan kesejahteraan.
Dalam hal integritas, Anies mengutip data Transparency International bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia tahun 2024 hanya mencapai 37 dari 100, menempatkan Indonesia di peringkat 99 dari 180 negara.
Skor ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor publik masih tinggi dan menghambat terciptanya birokrasi yang bersih.
Pada tantangan penegakan hukum, Anies mengacu pada data Statistik Penyidikan KPK tahun 2024, di mana lebih dari 85 persen kasus korupsi berasal dari pengadaan barang/jasa, gratifikasi, dan penyuapan.
"Fakta ini menegaskan bahwa sektor esensial dalam pelayanan publik masih menjadi titik paling rawan korupsi," ia mengungkapkan.
Sedangkan dalam tantangan kepercayaan publik, Anies menyebutkan bahwa berdasarkan survei GoodStat tahun 2025, hanya 60 persen masyarakat yang menyatakan cukup percaya pada lembaga negara, dan yang sangat percaya masih di bawah 25 persen.
Hal ini menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintah masih moderat dan belum sepenuhnya kuat.
Kepercayaan publik, menurut Anies, sangat ditentukan oleh kualitas integritas dari pemimpin publik itu sendiri.
"Indonesia tidak hanya membutuhkan pejabat, tetapi pemimpin yang berani jujur, berani melayani, dan berani menjaga kehormatan negara," jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya peran mahasiswa administrasi publik sebagai calon pemimpin pemerintahan masa depan untuk mempersiapkan diri secara akademik, moral, dan nasionalisme.
Pemimpin Harus Menjadi Teladan dan Berkarakter
Slamet Usman Ismanto, dosen Departemen Administrasi Publik FISIP Unpad, menambahkan bahwa seorang pemimpin administrasi publik harus bisa memberikan harapan dan mampu mengambil keputusan yang berdampak luas.
"Seorang pemimpin administrasi publik juga harus menjadi teladan," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya literasi data dan teknologi yang wajib dimiliki oleh pemimpin masa depan.
Menurut Slamet, kemampuan tersebut harus dibentuk melalui karakter, dan karakter berasal dari kebiasaan yang baik.
Slamet juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan seorang pemimpin sangat dipengaruhi oleh komitmen dan konsistensi, yang dibentuk melalui adanya mentor dan latihan berkelanjutan.
"Masa depan bukan direncanakan, melainkan diciptakan," tegasnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
