Pantau - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menginstruksikan seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia untuk memperketat pengawasan terhadap operator dan pengawas lapangan guna memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi berjalan tepat sasaran.
Kepala BPH Migas, Erika Retnowati, menegaskan bahwa operator dan pengawas SPBU wajib mematuhi ketentuan yang berlaku karena dana subsidi berasal dari keuangan negara.
“Agar tidak merugikan SPBU ketika kita menjumpai penyalahgunaan di SPBU tertentu, kita akan mengenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku,” ungkapnya.
Pelatihan dan Digitalisasi Jadi Langkah Utama
BPH Migas memberikan pelatihan teknis secara rutin bagi operator dan pengawas SPBU agar memahami regulasi dengan baik.
Pelatihan tersebut tidak dipungut biaya karena termasuk dalam layanan dan iuran yang telah dibayarkan oleh Badan Usaha.
Erika menekankan pentingnya peningkatan kapasitas dan pengawasan yang harus dilakukan secara berkelanjutan.
Sebagai tindak lanjut dari masukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), BPH Migas juga akan melakukan verifikasi volume BBM berdasarkan minyak yang benar-benar keluar dari nozzle.
“Mohon bantuan juga dari Bapak Ibu pemilik SPBU agar kita bisa menjalankan digitalisasi nozzle tersebut dan kita bisa menghitung minyak yang keluar dari nozzle,” ia mengungkapkan.
Selain itu, BPH Migas mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan aplikasi XStar BPH Migas dalam penerbitan Surat Rekomendasi kepada konsumen pengguna seperti petani dan nelayan.
Melalui digitalisasi, data antara BPH Migas, Badan Usaha Penugasan, dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat tersinkronisasi sehingga distribusi subsidi menjadi lebih akurat.
Pengawasan BBM Subsidi di Pelabuhan Ditingkatkan
Usai Rapat Kerja Nasional Hiswana Migas Tahun 2025 di Batam, BPH Migas melakukan kunjungan lapangan ke Pelabuhan Telaga Punggur.
Kunjungan ini bertujuan memastikan distribusi BBM subsidi oleh PT ASDP Indonesia Ferry sesuai ketentuan dan memenuhi standar keamanan serta keselamatan migas.
“Dengan pertimbangan program subsidi tepat menggunakan asersi nozzle, dan aspek keselamatan, kami menyarankan di Pelabuhan Punggur dibangun fasilitas pipa pengisian BBM ke kapal,” ujar Erika.
PT ASDP Indonesia Ferry telah merespons saran tersebut dan menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas pipa pengisian BBM sudah masuk dalam rencana.
Anggota Komite BPH Migas, Abdul Halim, juga memberikan saran teknis agar penyaluran BBM subsidi ke kapal penumpang tepat volume dan kualitasnya terjaga.
“Pengukuran volume BBM solar sebelum dan sesudah dibongkar ke kapal tentunya wajib dilakukan, serta kegiatan operasional harus selalu mengindahkan faktor keamanan dan keselamatan,” tegas Halim.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara Badan Usaha Penugasan dan transportir agar pengisian BBM subsidi di pelabuhan PT ASDP Indonesia Ferry berlangsung aman dan lancar.
- Penulis :
- Shila Glorya
