billboard mobile
Pantau Flash
HOME  ⁄  Nasional

Pemerintah Siapkan 1 Juta Hektare Lahan Singkong untuk Dukung Bahan Bakar Ramah Lingkungan

Oleh Leon Weldrick
SHARE   :

Pemerintah Siapkan 1 Juta Hektare Lahan Singkong untuk Dukung Bahan Bakar Ramah Lingkungan
Foto: Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menghadiri Townhall Meeting Capaian Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Pangan, di Jakarta, Selasa 21/10/2025 (sumber: ANTARA/Maria Cicilia Galuh)

Pantau - Pemerintah Indonesia berencana menanam singkong di lahan seluas 1 juta hektare sebagai langkah strategis untuk mendukung kebijakan mandatori campuran etanol 10 persen (E10) dalam bahan bakar minyak (BBM).

Penanaman Singkong untuk Produksi Etanol

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa singkong merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksi etanol, selain jagung dan tebu.

"Lahannya yang 1 juta hektare itu, perintah Bapak Presiden", ungkapnya saat menjelaskan program tersebut.

Rencana penanaman singkong akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia.

Namun, lokasi spesifik lahan tersebut masih dalam tahap koordinasi dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid.

Pemerintah masih menunggu laporan mengenai daerah-daerah yang sesuai secara agroclimate untuk penanaman singkong secara massal.

"Seluruh Indonesia, di mana yang agro climate-nya cocok", ia mengungkapkan.

Kebijakan E10 dan Tujuan Lingkungan

Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui kebijakan mandatori campuran etanol 10 persen dalam BBM sebagai upaya untuk menekan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar fosil.

Indonesia akan mewajibkan pencampuran bensin dengan etanol agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan bekerja sama dengan industri otomotif untuk menguji kesesuaian penggunaan BBM yang mengandung 10 persen etanol dalam kondisi iklim tropis Indonesia.

Pengujian tersebut juga akan mempertimbangkan berbagai kekhawatiran masyarakat, seperti anggapan bahwa etanol kurang cocok untuk iklim tropis serta sifatnya yang berpotensi korosif terhadap material tertentu seperti karet.

Pemerintah merencanakan implementasi penuh kebijakan E10 dalam waktu 2 hingga 3 tahun ke depan, memberi ruang untuk penyesuaian infrastruktur dan regulasi yang diperlukan.

Penulis :
Leon Weldrick