Pantau - Demokrasi saat ini dipandang sebagai sistem politik paling ideal karena menjunjung tinggi kebebasan, kesetaraan, kedaulatan rakyat, perlindungan hak asasi manusia, serta partisipasi warga dalam pengambilan keputusan.
Perkembangan dan Tantangan Demokrasi Modern
Demokrasi memberikan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung atau melalui perwakilan serta mengontrol kekuasaan pemerintah melalui mekanisme akuntabilitas dan pembagian kekuasaan dalam Trias Politika yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Hampir semua negara modern mengklaim menganut demokrasi meskipun kualitas pelaksanaannya berbeda-beda.
Berdasarkan definisi yang mencakup pemilu bebas dan adil serta perlindungan HAM, sekitar 119 dari 192 negara atau sekitar 62 persen dapat dikategorikan sebagai demokrasi dengan 85 negara memenuhi standar demokrasi liberal sebagaimana dicatat Warren pada 2002.
Paldam pada 2025 menyebut hanya ada 38 negara yang telah mencapai demokrasi penuh pada 2018 meskipun daftar spesifik negara tidak disebutkan.
Dua indeks yang digunakan dalam penilaian tersebut adalah polity (P) dan polyarchy (V) dengan rentang penilaian dari otoriter hingga demokratis.
Negara yang memiliki skor polity di atas 7 dan polyarchy di atas 0,7 dianggap telah menyelesaikan transisi mendalam dari masyarakat tradisional otoriter menuju masyarakat modern yang demokratis dengan dukungan fondasi ekonomi yang kuat.
Banyak negara mengadopsi demokrasi karena dinilai mampu menampung keragaman, mencegah tirani, memberikan legitimasi pemerintahan, serta dikaitkan dengan stabilitas, perlindungan hak, dan peluang pembangunan yang lebih baik.
Para pemikir politik menilai demokrasi merupakan kondisi ideal yang tidak akan pernah sepenuhnya terwujud karena berbagai tantangan seperti dominasi elite, apatisme politik, serta perlindungan minoritas yang belum optimal.
Kritik Socrates terhadap Demokrasi
Sejak era Yunani Kuno, Socrates telah mengkritik demokrasi sebagai sistem yang memungkinkan orang tanpa pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas moral memegang kekuasaan.
Tanpa ketiga hal tersebut, menurut pandangannya, demokrasi dapat jatuh dalam populisme dan ketidakadilan.
Socrates berpendapat bahwa politik membutuhkan keahlian khusus layaknya profesi lainnya sehingga ia mengusulkan epistokrasi yaitu pemerintahan oleh para ahli atau filsuf yang memahami kebaikan dan keadilan serta memiliki pengetahuan mendalam.
Socrates mengkritik demokrasi karena memberikan hak memilih kepada semua warga negara tanpa kecuali.
Ia menilai mayoritas warga tidak memiliki pengetahuan, kebijaksanaan, dan integritas moral yang memadai untuk memilih pemimpin dan menentukan kebijakan publik secara bertanggung jawab.
Menurut Socrates, para pemilih mudah dipengaruhi opini populer, retorika, dan kepentingan sesaat alih-alih didorong pertimbangan rasional atau kebaikan bersama.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
