Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah segera memetakan titik-titik rawan bencana sebagai langkah antisipatif terhadap peningkatan kejadian banjir dan longsor yang melanda berbagai wilayah dalam beberapa pekan terakhir.
Permintaan ini disampaikan setelah Tito menerima instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengoordinasikan langkah-langkah mitigasi bencana hidrometeorologi di tingkat daerah.
Tito menyatakan akan memimpin langsung apel kesiapsiagaan bencana di Cilacap serta mengecek kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi cuaca ekstrem.
"Ini instruksi Presiden melalui Mendagri. Kepala daerah harus menginventarisasi potensi titik bencana hidrologis dan menggelar apel kesiagaan dengan seluruh pemangku kepentingan. Besok saya pimpin langsung di Cilacap", ungkapnya di Kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (18/11), saat memimpin rapat koordinasi bersama Kapusdatin BNPB Abdul Muhari.
Risiko Tinggi di Selatan Indonesia
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan tinggi pada November dan Desember diperkirakan akan memicu bencana seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga puting beliung.
Wilayah dengan risiko tertinggi berada di bagian selatan Indonesia, yaitu Sumatera bagian selatan, Jawa bagian selatan, Bali, NTB, NTT, Maluku, dan Papua.
Mendagri menekankan agar kepala daerah, khususnya di Jawa bagian selatan, segera menyusun skenario mitigasi yang mencakup penguatan struktur wilayah rawan longsor, perbaikan infrastruktur yang rentan rusak, serta langkah penanganan cepat untuk meminimalisasi dampak bencana.
"Belajar dari bencana di Cilacap dan Banjarnegara, setiap kepala daerah harus menginventarisasi titik rawan longsor dan banjir akibat curah hujan tinggi, lalu segera melakukan langkah mitigasi. Termasuk penguatan di wilayah yang rawan longsor", ia mengungkapkan.
BNPB Siap Bantu Jika Status Siaga Ditetapkan
Tito juga menegaskan bahwa apabila terdapat kendala anggaran dalam pelaksanaan mitigasi, pemerintah daerah bisa menetapkan status darurat bencana.
Status tersebut akan menjadi dasar bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberikan dukungan anggaran dan bantuan operasional, termasuk teknologi weather modification atau modifikasi cuaca.
Data BNPB sepanjang 2025 mencatat 2.726 kejadian bencana terjadi di Indonesia, dengan mayoritas terjadi di wilayah selatan.
Dampaknya, sebanyak 33.984 unit rumah mengalami kerusakan, 623 fasilitas umum terdampak, dan 293 kantor serta jembatan rusak.
Bencana hidrometeorologi sepanjang tahun ini juga telah menyebabkan 377 korban meninggal dunia dan 38 orang dilaporkan hilang.
Salah satu peristiwa paling mematikan terjadi di Desa Cibeunying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap pada Kamis (13/11), yang menewaskan 10 orang dan menyebabkan 13 lainnya hilang.
Longsor juga terjadi di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Banjarnegara pada Minggu (16/11), dengan 27 orang masih dalam pencarian.
Kapusdatin BNPB Abdul Muhari menyampaikan bahwa pada dasarnya setiap daerah sudah mengetahui titik-titik rawan bencananya masing-masing.
"Tantangan utamanya adalah mempercepat aksi mitigasi," jelasnya.
BNPB menyatakan kesiapannya untuk memberikan bantuan berupa personel, pompa, dan sarana pendukung lainnya, dengan catatan pemerintah daerah harus menetapkan status siaga darurat terlebih dahulu.
- Penulis :
- Leon Weldrick
