Pantau.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan akan menindak tegas jajarannya, mulai dari staf hingga pada pejabat Eselon I Kementerian Agama jika terindikasi terlibat kasus hukum berkaitan dengan masalah travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) nakal.
Kemenag sangat mendukung aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan sesuai ketentuan yang ada. Hal itu disampaikan Lukman usai menghadiri rapat kerja dengan Komisi VIII DPR.
Baca juga: Kemenag Cabut Izin 4 Biro Travel Umrah
“Prinsipnya tindakan pidana tentunya harus dihukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Lukman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 27 Maret 2018.
Mengenai sikap Kementerian Agama dalam penanganan pada kasus biro perjalanan umrah, Lukman mengaku sudah membentuk tim gabungan lintas kementerian dan lembaga. Tim ini tidak hanya diisi jajaran Kementerian Agama, tapi juga dengan sejumlah kementerian yang lain, termasuk Polri.
Baca juga: Harian NZ Sebut Jokowi Tak Hormati PM Selandia Baru, Pemerintah Angkat Bicara
“Jadi ini yang sekarang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum kita terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh travel yang bersangkutan yang sudah dicabut izinnya oleh Kementerian Agama. Kami di Kementerian Agama juga membuka semacam pelayanan bagi jemaah yang menjadi korban dari praktik-praktik tidak terpuji ini,” katanya.
- Penulis :
- Adryan N
