Pantau - Fraksi Partai Golkar MPR RI menggelar rapat internal untuk meninjau kembali seluruh agenda, program, dan inisiatif kebijakan sepanjang tahun.
Kajian Kebijakan dan Dorongan Kemandirian Daerah
Melchias Markus Mekeng menjelaskan bahwa seluruh capaian dikaji untuk menjaga relevansi arah kerja fraksi dengan kebutuhan bangsa dan dinamika politik nasional.
Ia menegaskan fokus fraksi pada kajian anggaran pendidikan serta konsep obligasi daerah.
Dalam rapat tersebut Mekeng menyampaikan kutipan, "Kami sudah melakukan pembahasan tentang anggaran pendidikan, dan sekarang kami memulai pendalaman mengenai obligasi daerah," ungkapnya.
Rapat dilaksanakan di ruang GBHN Gedung Nusantara V Kompleks Parlemen Jakarta pada Selasa (25/11).
Pendidikan tetap menjadi sektor prioritas Fraksi Golkar MPR dengan penekanan pada pengawasan efektivitas penyaluran anggaran dan peningkatan kualitas pendidikan nasional.
Hasil kajian sepanjang tahun menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan berorientasi pemerataan akses pendidikan.
Mekeng menyatakan dukungan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong kemandirian daerah.
Ia menegaskan, "Yang pasti adalah terjadi perubahan yang cukup signifikan setelah Pak Prabowo memimpin negara ini. Pak Prabowo menginginkan daerah-daerah agar mandiri di dalam membangun daerahnya, karena pusat juga perlu anggaran untuk membangun," katanya.
Perubahan signifikan pada keuangan daerah setelah revisi UU HKPD termasuk skema Dana Alokasi Umum yang tidak lagi berbasis penerimaan negara mendorong perlunya inovasi kebijakan.
Fraksi Golkar menilai inisiatif obligasi daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat pembiayaan pembangunan.
Mekeng menyampaikan kutipan, "Dengan perubahan undang-undang HKPD, hubungan keuangan pusat dan daerah, di mana DAU tidak lagi berpatokan pada penerimaan negara, terjadilah perubahan anggaran pada daerah-daerah. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar menginisiasi penerbitan undang-undang tentang komplikasi daerah," ujarnya.
Untuk memperdalam kajian fraksi mengadakan sarasehan di berbagai daerah sebagai forum dialog dengan pemangku kepentingan lokal.
Mekeng menyampaikan, "Makanya sekarang kami sedang melakukan sarasehan di berbagai daerah, sudah dua daerah, dan mudah-mudahan bulan Desember kami akan melakukan kegiatan di Jawa Barat," ungkapnya.
Evaluasi akhir tahun dipandang sebagai proses penyegaran strategi yang responsif adaptif dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Penghormatan kepada Soeharto dan Refleksi Pembangunan
Rapat ditutup dengan syukuran atas penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI ke-2 Soeharto.
Acara tersebut menjadi bentuk penghormatan atas pengabdian Soeharto dan dihadiri pimpinan fraksi tenaga ahli sekretariat serta kader Partai Golkar.
Mekeng menegaskan bahwa gelar tersebut merupakan pengakuan atas kontribusi besar Soeharto dalam pemulihan ekonomi penguatan Pancasila dan pembangunan jangka panjang.
Ia menyoroti peran Soeharto dalam stabilitas politik dan ekonomi termasuk penurunan inflasi dari lebih 600 persen penguatan kerja sama internasional serta pencapaian swasembada beras.
Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan irigasi puskesmas sekolah dan industri strategis dipandang sebagai bukti keberhasilan pembangunan era Soeharto.
Mekeng menyampaikan, "Jangan melihat orang dari sisi negatif. Manusia tidak ada yang sempurna, dan jasa Pak Harto untuk negara ini sangat besar," ungkapnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
