Kemendagri dan BNPB Dirikan Posko Nasional untuk Percepatan Penanganan Banjir dan Longsor di Tapanuli Utara

Pantau - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendirikan posko nasional di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, guna mempercepat penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi sejak Senin (24/11/2025).

Posko Nasional Jadi Pusat Logistik Udara

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Safrizal Zakaria Ali, menyatakan bahwa posko nasional di Tapanuli Utara akan difungsikan sebagai pusat logistik udara untuk mendukung distribusi bantuan ke wilayah terdampak.

"Malam ini kami siapkan posko nasional di Tapanuli Utara, karena kami rencanakan menjadi pusat logistik udara," ungkap Safrizal.

Koordinasi intensif terus dilakukan oleh tim Kemendagri dan BNPB untuk memastikan efektivitas tanggap darurat.

Tim Kemendagri telah berada di lokasi sejak Rabu (26/11) malam dan langsung berkoordinasi dengan Bupati Tapanuli Utara serta aparat keamanan setempat.

Sementara itu, BNPB menerbangkan pesawat caravan pada Kamis (27/11) pagi untuk meninjau lokasi dan mengirim bantuan ke Sibolga serta Tapanuli Tengah.

Helikopter logistik baru dapat mendarat di lokasi pada Kamis pukul 16.00 WIB, sementara distribusi udara baru dapat dimulai pada Jumat (28/11).

Longsor Susulan dan Konsolidasi Nasional Hadapi Bencana

Safrizal menjelaskan bahwa upaya pembukaan akses jalan masih terus dilakukan oleh tim dari PUPR dan BPBD, meskipun terkendala oleh longsor susulan akibat curah hujan tinggi.

"Tim PU dan BPBD terus berupaya membuka jalan. Namun longsor (susulan) terus terjadi karena hujan," jelasnya.

Bencana banjir dan longsor yang melanda sejak awal pekan telah menyebabkan delapan warga meninggal dunia dan puluhan rumah mengalami kerusakan.

Evakuasi telah dilakukan oleh tim gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, BPBD, dan Satpol PP sejak Senin hingga Selasa siang.

Menanggapi potensi bencana serupa, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 300.2.8/9333/SJ pada 18 November 2025 tentang kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi.

Kemendagri kemudian mengonsolidasikan seluruh unsur BPBD, Satpol PP, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan melalui Rapat Koordinasi virtual yang digelar pada Jumat (21/11/2025).

Rakor ini dihadiri oleh seluruh kepala pelaksana BPBD, kepala Satpol PP, dan kepala Dinas Damkar dari provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebagai bentuk penguatan kesiapsiagaan nasional.