Mendagri Tito Minta Kepala Daerah di Maluku Segera Evaluasi Realisasi Pendapatan dan Belanja

Pantau - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Provinsi Maluku untuk segera melakukan evaluasi terhadap realisasi pendapatan dan belanja daerah demi menjaga stabilitas ekonomi.

Permintaan tersebut disampaikan Tito mengingat masih ada beberapa daerah di Maluku yang belum memenuhi target pendapatan dan belanja, padahal tahun anggaran akan segera berakhir.

Evaluasi Anggaran untuk Jaga Stabilitas Ekonomi Daerah

Tito menekankan bahwa keselarasan antara pendapatan dan belanja menjadi kunci agar perekonomian daerah tetap bergerak dan tidak memberikan beban kepada masyarakat.

"Saya minta kepala daerah yang pendapatan tidak sesuai target dan belanja, tidak memenuhi target, untuk segera melakukan evaluasi. Jika pendapatan dan belanja tidak efektif dan tidak sesuai target, otomatis ekonomi akan melambat," ungkapnya.

Ia menilai percepatan evaluasi serta penyerapan anggaran menjadi sangat penting untuk menghindari perlambatan ekonomi daerah.

Sebagai pembina pemerintahan daerah, Tito juga kembali menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Apresiasi atas Inflasi Rendah dan Pertumbuhan Ekonomi

Dalam kesempatan yang sama, Tito menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala daerah di Maluku, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, atas keberhasilan menekan inflasi hingga mencapai angka 2,3 persen.

"Ini capaian yang sangat baik bagi daerah kepulauan seperti Maluku. Inflasi yang terjaga selama satu tahun adalah prestasi yang patut diapresiasi," ia mengungkapkan.

Selain inflasi, Tito juga menyoroti pertumbuhan ekonomi Maluku yang tercatat sebesar 4,3 persen sepanjang tahun berjalan.

Ia berharap capaian tersebut dapat terus ditingkatkan untuk memperkuat kontribusi Maluku terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Pertumbuhan ekonomi yang meningkat akan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat," ujar Tito.

Ia menambahkan, sinergi antara belanja daerah melalui APBD dan keterlibatan investasi sektor swasta merupakan kunci untuk percepatan pembangunan dan peningkatan ekonomi lokal.