Pantau - Anggota Komisi V DPR RI, Saadiah Uluputty, melakukan kunjungan reses ke Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada Rabu, 10 Desember 2025, di tengah hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut sejak pagi.
Pesawat yang membawa Saadiah berhasil mendarat di Bandara Minangkabau meskipun kondisi landasan pacu licin dan tergenang air akibat cuaca ekstrem.
Beberapa penerbangan lain terpaksa dialihkan ke Bengkulu karena cuaca tidak memungkinkan pendaratan di Bandara Minangkabau.
Sesampainya di Padang Pariaman, Saadiah disambut oleh Bupati John Kennedy Azis dan Wali Kota Padang dalam suasana yang penuh keharuan.
Bupati John Kennedy Azis menahan tangis saat menjelaskan dampak bencana yang menghantam wilayahnya.
"Padang Pariaman seperti mundur 20 tahun. Banyak infrastruktur rusak, masyarakat terisolasi, jembatan putus," ungkapnya.
Bencana Luas, Status Nasional Diperlukan
Bencana alam yang melanda Sumatera Barat mengakibatkan longsor, banjir bandang, dan kerusakan pada akses vital di berbagai wilayah.
Pelayanan publik lumpuh total dan banyak korban jiwa dilaporkan, bahkan sebagian jenazah harus dievakuasi menggunakan helikopter karena lokasi yang tidak dapat dijangkau melalui darat.
Dalam rapat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa terdapat 914 titik kerusakan infrastruktur yang tersebar di seluruh provinsi.
"Ini sudah masuk kriteria bencana nasional," tegas Gubernur Mahyeldi.
Ia menambahkan, "Bencana ini telah membawa duka besar dan menghancurkan banyak rumah serta akses publik. Kami membutuhkan percepatan penanganan."
Saadiah menyatakan bahwa pemerintah daerah sudah mencapai batas kemampuan dalam menangani dampak bencana ini.
"Bencana ini memenuhi seluruh kriteria penetapan Status Bencana Alam Nasional, sesuai UU 24/2007 dan PP 21/2021," ujarnya.
Penetapan status nasional dianggap penting agar pemerintah pusat dapat terlibat secara penuh dalam penanganan bencana.
Keterlibatan itu mencakup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI, Polri, Basarnas, Kementerian PUPR, dan Kementerian Perhubungan.
Fokus dari keterlibatan pemerintah pusat adalah percepatan proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak.
Kondisi Memprihatinkan di Lembah Anai dan Tol Lintas Sumatera
Setelah melakukan pertemuan di Padang, rombongan Komisi V DPR RI melanjutkan perjalanan menuju Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar.
Saadiah menyaksikan langsung kondisi jalan yang terputus, sungai yang melebar akibat debit air tinggi, dan puluhan titik longsor.
Jalan tol lintas Sumatera tampak kosong dan lumpuh total karena banyaknya ruas yang rusak parah.
Wakil Menteri PUPR yang turut serta dalam kunjungan memberikan arahan langsung untuk pemasangan jembatan Bailey di titik strategis, penambahan alat berat, percepatan penanganan 203 titik longsor, serta stabilisasi tebing-tebing rawan.
Saadiah menekankan bahwa kunjungan Komisi V DPR RI bukan sekadar agenda formal di tengah bencana besar ini.
"Seluruh elemen negara harus hadir penuh. Sumatera Barat harus bangkit dengan lebih kuat dan lebih siap menghadapi bencana ke depan," tegasnya.
Dalam perjalanan pulang ke Jakarta, Saadiah menulis catatan harian yang menggambarkan hari yang panjang, penuh lumpur, air mata, dan harapan.
Ia membawa satu pesan kuat kepada pemerintah pusat: Sumatera Barat tidak boleh dibiarkan sendiri.
Negara harus hadir secara cepat dan penuh.
- Penulis :
- Arian Mesa
