Pantau - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pemerintah siap menyerap hasil panen petani di wilayah terdampak bencana sebagai langkah strategis untuk pemulihan sektor pertanian menjelang akhir tahun.
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers bertajuk Pemulihan dan Rencana Strategis Pascabencana Jelang Akhir Tahun di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin, 29 Desember 2025.
Langkah ini dilakukan sebagai respons atas kekhawatiran petani di tiga provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bahwa hasil panen mereka tidak akan terserap maksimal akibat dampak bencana.
"Ketika panen para petani tidak bisa terserap, untuk itu dibeli oleh pemerintah," ungkap Prasetyo.
Langkah Terpadu Antar Kementerian untuk Pemulihan Pertanian
Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok tetap aman di wilayah terdampak.
Selain itu, Kementerian Kehutanan juga dilibatkan dalam upaya pemulihan melalui pembersihan kayu-kayu hanyut akibat banjir dan evaluasi terhadap 24 izin pengusahaan hutan, termasuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan komitmennya dalam menangani sawah terdampak banjir di Aceh dan memastikan agar petani bisa kembali menanam secepat mungkin.
"Insyaa Allah sektor pertanian, mulai sawah yang rusak kita akan perbaiki," ujarnya usai menerima Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Jakarta pada 22 Desember 2025.
Selain padi, pemerintah juga berencana memperbaiki komoditas lain seperti kopi untuk memastikan pemulihan ekonomi petani berjalan menyeluruh dan berkelanjutan.
89 Ribu Hektare Sawah Terdampak, Tim Teknis Turun Januari 2026
Mulai Januari 2026, Kementerian Pertanian akan menurunkan tim teknis ke lapangan guna melakukan pendataan, perbaikan fisik, dan pendampingan tanam kembali secara terukur.
Langkah ini ditujukan agar musim tanam berikutnya tetap berjalan tepat waktu.
Berdasarkan data awal, luas sawah yang terdampak banjir di Aceh mencapai sekitar 89 ribu hektare.
Dengan langkah cepat, kolaboratif, dan terencana, pemerintah optimistis ketahanan pangan akan tetap terjaga, pendapatan petani terlindungi, dan aktivitas pertanian masyarakat bisa pulih secara menyeluruh pascabencana.
- Penulis :
- Gerry Eka
