Pantau - Pemerintah Rusia menegaskan komitmennya untuk tetap mematuhi perjanjian kemitraan dan kerja sama strategis dengan Venezuela, meskipun ketegangan dengan Amerika Serikat terus meningkat.
Dukungan Rusia Ditegaskan Lewat Jalur Diplomatik
Pernyataan resmi tersebut disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Venezuela, Sergey Melik-Bagdasarov, kepada kantor berita RIA Novosti, menyusul pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil.
Menurut Melik-Bagdasarov, perjanjian kemitraan antar pemerintah menjadi satu-satunya prinsip panduan dalam pengembangan hubungan bilateral secara komprehensif.
Ia juga memastikan bahwa implementasi seluruh tugas dan rencana yang telah disepakati melalui kontak bilateral di berbagai tingkatan akan terus dijalankan.
Termasuk di dalamnya adalah tindak lanjut dari hasil pertemuan ke-19 Komisi Antar Pemerintah Tingkat Tinggi Rusia-Venezuela yang baru saja digelar.
Menteri Luar Negeri Venezuela, Yvan Gil, menyatakan bahwa Moskow telah memberikan jaminan solidaritas penuh setelah serangan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Venezuela.
Kemitraan Strategis Rusia–Venezuela Diresmikan dan Diperkuat
Sebelumnya, pada awal Januari, Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, juga menegaskan kembali komitmen Rusia terhadap Venezuela melalui percakapan telepon dengan Wakil Presiden Venezuela, Delcy Rodriguez.
Percakapan itu dilakukan sebagai respons atas penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan eskalasi agresi oleh Amerika Serikat.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah menandatangani undang-undang yang meratifikasi Perjanjian Kemitraan dan Kerja Sama Strategis dengan Venezuela pada akhir Oktober 2025.
Perjanjian tersebut sebelumnya ditandatangani dalam pertemuan antara Putin dan Maduro di Moskow pada 7 Mei 2025.
Kesepakatan ini mencakup penguatan kerja sama di berbagai sektor strategis, seperti ekonomi, energi, pertambangan, serta bidang keamanan dan pertahanan.
Rusia dan Venezuela dalam perjanjian itu juga menyatakan penolakan tegas terhadap tindakan koersif dan sanksi sepihak, termasuk yang bersifat ekstrateritorial, karena dinilai bertentangan dengan Piagam PBB dan prinsip hukum internasional.
Kedua negara juga sepakat membangun infrastruktur keuangan independen sebagai langkah menghadapi tekanan ekonomi global.
Selain itu, kerja sama akan diperluas ke isu pengendalian senjata, perlucutan senjata, dan non-proliferasi, dengan tujuan menciptakan stabilitas internasional serta keamanan yang adil dan merata untuk semua negara.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
