Pantau - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan bahwa program bantuan biaya pendidikan "Gratispol" hanya diperuntukkan bagi mahasiswa reguler dan tidak mencakup mahasiswa kelas eksekutif.
Penegasan ini disampaikan oleh Juru Bicara Pemprov Kaltim yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Muhammad Faisal, di Samarinda, sebagai respons atas keluhan sejumlah mahasiswa pascasarjana Institut Teknologi Kalimantan (ITK) Balikpapan yang merasa dirugikan karena batal menerima bantuan.
Faisal menjelaskan bahwa mahasiswa yang mengajukan keluhan tersebut terdaftar sebagai mahasiswa kelas eksekutif, sehingga secara aturan memang tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan.
Kriteria Penerima Sudah Diatur dalam Pergub
"Berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 24 Tahun 2025, kriteria penerima bantuan Gratispol sudah diatur secara terperinci. Dalam Lampiran I Pergub tersebut, disebutkan bahwa bantuan biaya pendidikan tidak diperuntukkan bagi mahasiswa kelas eksekutif, kelas malam, kelas kerja sama, kelas jauh, atau program sejenis lainnya," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa keputusan ini diambil untuk menghindari potensi pelanggaran dalam penggunaan keuangan negara.
"Aturannya sudah jelas. Jika kami tetap memaksakan pembayaran untuk kelas eksekutif, hal itu berpotensi menjadi temuan bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)," ujarnya menegaskan.
Verifikasi Awal Jadi Tanggung Jawab Kampus
Terkait dengan klaim mahasiswa yang menyebut sempat dinyatakan lolos oleh sistem, Muhammad Faisal menjelaskan bahwa kesalahan terjadi pada proses verifikasi awal di tingkat perguruan tinggi.
"Terjadi kekeliruan pada proses verifikasi di tingkat kampus. Mahasiswa kelas eksekutif seharusnya tidak diusulkan sejak tahap awal karena memang tidak masuk dalam cakupan Pergub," ia mengungkapkan.
Pemprov Kaltim menyerahkan penyelesaian persoalan tersebut sepenuhnya kepada pihak kampus dan meminta agar pihak kampus memberikan penjelasan yang transparan kepada mahasiswa yang terdampak.
Gratispol Harus Akuntabel dan Sesuai Regulasi
Program "Gratispol" merupakan inisiatif unggulan Pemprov Kaltim untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat lokal.
Muhammad Faisal kembali menegaskan pentingnya pelaksanaan program yang sesuai dengan regulasi agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administrasi.
Ia juga mengimbau seluruh perguruan tinggi mitra agar lebih cermat dalam proses verifikasi agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
Ketelitian dalam verifikasi dianggap sangat penting agar tidak menimbulkan kegaduhan atau kesalahpahaman di tengah masyarakat.
- Penulis :
- Leon Weldrick
