Pantau - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menetapkan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera sebagai bagian dari agenda prioritas dalam program kerja tahun 2026, sebagai bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, menyatakan bahwa fokus utama program tersebut bukan pada pembangunan infrastruktur, melainkan pada pemulihan dan pengembangan sektor industri kreatif di wilayah terdampak.
"Program 2026 juga dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap program prioritas Presiden, termasuk rehabilitasi rekonstruksi pascabencana, pengentasan kemiskinan, MBG, koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat dan ketahanan pangan," ungkapnya.
Kolaborasi untuk Pemulihan Ekonomi Kreatif Pascabencana
Kemenparekraf akan bekerja sama dengan Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Rehab-Rekon) Pascabencana Sumatera untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi kreatif di daerah terdampak bencana.
Dari total pagu anggaran setelah realokasi direktif Presiden sebesar Rp 416 miliar, Kemenparekraf mengalokasikan Rp 57 miliar untuk belanja program tahun 2026.
Riefky menyampaikan bahwa alokasi dana dari anggaran direktif Presiden sebesar Rp 111 miliar akan dikaji lebih lanjut guna memastikan apakah dapat digunakan untuk program ekonomi kreatif atau non-ekraf di wilayah pascabencana.
Penguatan Ekosistem dan Kerja Sama Strategis
Sebagai langkah memperkuat fondasi ekosistem ekonomi kreatif, Kemenparekraf telah merampungkan finalisasi pembentukan Dinas Ekraf gabungan.
Dinas ini ditargetkan terbentuk di 27 provinsi dan 87 kabupaten/kota pada tahun 2027, sebagai bagian dari strategi penguatan kelembagaan.
Kemenparekraf juga menandatangani 60 naskah kerja sama dengan berbagai mitra strategis, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mendukung penguatan regulasi, kolaborasi, dan perluasan pasar ekonomi kreatif Indonesia.
"Selain penguatan kelembagaan dan regulasi, fondasi ekonomi kreatif juga perlu diperkuat dengan penguatan kolaborasi baik dalam maupun luar negeri. Kolaborasi yang dilakukan dengan pendekatan Hexahelix melibatkan pemerintah, lembaga, lembaga pendidikan, lembaga keuangan, media, komunitas dan asosiasi serta pelaku bisnis untuk memperkuat ekosistem dari hulu hingga hilir," ia mengungkapkan.
- Penulis :
- Leon Weldrick
