Pantau - Anggota Komisi VII DPR RI, Putra Nababan, menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis untuk mengatasi ancaman deindustrialisasi dini yang mulai membayangi perekonomian nasional.
Soroti Penurunan Sektor Manufaktur dan Gelombang PHK
Putra menyoroti tren penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang kini berada di bawah angka psikologis 20 persen, disertai meningkatnya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor padat karya.
"Fraksi PDI-Perjuangan Komisi VII DPR RI mencermati dengan keprihatinan mendalam atas fenomena deindustrialisasi dini yang sedang membayangi perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB yang terus mengalami tren penurunan berada di bawah angka psikologis 20 persen," ungkapnya.
Ia juga menyoroti defisit neraca perdagangan akibat meningkatnya ketergantungan pada bahan baku impor.
Putra mendorong pemerintah segera melakukan penyelamatan industri nasional melalui langkah-langkah strategis.
Ia menekankan pentingnya reformasi tata kelola pasar dan pengendalian impor secara menyeluruh.
Ia meminta agar pemerintah segera merevisi regulasi tata niaga impor, terutama dengan mengembalikan mekanisme pengawasan dari post border menjadi border, khususnya untuk barang jadi di sektor tekstil, pakaian jadi, alas kaki, dan elektronik.
Penguatan sistem pengawasan impor juga perlu dilakukan dengan mengintegrasikan data secara real time antara data kepabeanan dan transaksi di marketplace.
Dorongan Reformasi Industri, Energi, dan Pendidikan Vokasi
Putra juga menyoroti stagnasi ekspor industri furnitur dan kerajinan nasional yang disebabkan oleh beban regulasi dan ketergantungan pada pasar Amerika Serikat.
"Perlu reformasi skema SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu) bagi industri kecil dan menengah agar tidak menjadi beban yang menghambat daya saing ekspor," ia mengungkapkan.
Pemerintah diminta untuk menjamin pasokan gas bumi bagi industri dalam negeri.
Evaluasi terhadap penerima harga gas bumi tertentu (HGBT) sebesar 6 dolar AS per MMBTU perlu dilakukan untuk memastikan manfaatnya terhadap peningkatan produksi dan investasi.
Putra juga mengusulkan pembentukan pusat logistik berikat khusus bahan baku furnitur serta pembangunan material center bagi IKM guna menstabilkan harga bahan baku dan menekan biaya logistik.
Ia menekankan pentingnya penguatan standardisasi nasional serta optimalisasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Evaluasi penghitungan TKDN perlu dilakukan, terutama di sektor elektronika, telematika, dan farmasi agar tidak hanya berbasis perakitan atau pengemasan.
"Bobot presentasi TKDN harus lebih besar diberikan kepada perusahaan yang memiliki pusat riset dan pengembangan (R&D) di Indonesia dan memegang hak kekayaan intelektual," tegasnya.
Pemerintah juga didorong memberikan kemudahan sertifikasi TKDN dan SNI kepada pelaku IKM, dengan menanggung seluruh biaya sertifikasi bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat.
Putra juga mengusulkan adanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus untuk modernisasi industri, yang ditujukan untuk investasi mesin produksi senilai Rp500 juta hingga Rp2 miliar.
Ia meminta perbankan, khususnya Bank Himbara, untuk menerapkan skema fidusia dengan mesin sebagai jaminan utama, serta menyediakan dana talangan bagi IKM yang ikut program restrukturisasi mesin.
Selain itu, perlu diberikan masa tenggang pembayaran atau grace period bagi pelaku industri sebelum memasuki masa cicilan penuh.
Insentif fiskal hijau dan percepatan transisi energi industri juga menjadi sorotan, termasuk harmonisasi pajak karbon domestik dengan mekanisme CBAM Uni Eropa agar tidak membebani devisa negara.
Putra juga mengusulkan kewajiban bagi bank BUMN untuk mengalokasikan minimal 20 persen portofolio kredit korporasi ke proyek hijau dengan bunga di bawah harga pasar.
Dalam bidang SDM industri, transformasi pendidikan vokasi berbasis dual system menjadi prioritas utama.
Ia mengusulkan kurikulum bersama antara politeknik, SMK, dan asosiasi industri, serta program magang kompetensi minimal satu tahun.
"Pemerintah juga perlu mempermudah prosedur klaim insentif supertax deduction bagi perusahaan yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dan pemagangan," ujarnya.
Putra menekankan bahwa lulusan terbaik pendidikan vokasi perlu mendapatkan insentif berupa sertifikat kompetensi teknis dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Ia berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat menjadi peta jalan penyelamatan industri nasional.
"Kami mendesak pemerintah, Kementerian Perindustrian, bersama kementerian dan lembaga terkait untuk menanggalkan ego sektoral dan segera melakukan orkestrasi kebijakan yang berpihak mutlak pada industri nasional," pungkasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
