Pantau - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta dukungan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam mengawasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pengendalian inflasi di tingkat daerah.
Permintaan tersebut disampaikan Tito seusai menghadiri Rapat Pimpinan Polri 2026 yang digelar di kawasan Jakarta Timur pada Rabu, 11 Februari 2026.
Tito menjelaskan bahwa pengelolaan APBD yang baik sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah untuk mengelola pendapatan dan belanja dengan efektif dan efisien.
"Pendapatan ini di antaranya adalah harus bisa mencapai target 100 persen, kalau bisa lebih. Tapi jangan sampai kemudian mencari sumber pendapatan yang memberatkan masyarakat. Artinya, harus kreatif, inovatif," ungkapnya.
Dorong Pendapatan Kreatif dan Peran BUMD
Tito juga mendorong kepala daerah untuk mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan daerah yang sudah ada, termasuk dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Menurutnya, BUMD harus diarahkan untuk menghasilkan keuntungan yang bisa menjadi tambahan pendapatan daerah tanpa membebani masyarakat.
Dalam forum Rapat Pimpinan tersebut, Tito secara langsung meminta bantuan Polri agar terlibat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Dalam konteks ini saya memohon bantuan kepada Polri bersama-sama pemerintah daerah untuk membuat keuntungan kreatif sekaligus juga ikut membantu mengawasi. Jangan sampai nanti ada kepala daerah membuat kebijakan menaikkan pajak, setelah itu timbul gejolak keamanan sehingga akhirnya kasihan teman-teman Polri menjadi pemadam kebakaran menyelesaikan masalah," ia mengungkapkan.
Polri Dianggap Berperan Strategis Kendalikan Inflasi
Selain pengelolaan APBD, Tito juga meminta bantuan Polri untuk terlibat aktif dalam pengendalian inflasi yang menjadi isu utama di banyak daerah.
Ia mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei, mayoritas masyarakat menyebut biaya hidup sebagai masalah utama yang mereka hadapi.
"Itu sangat berpengaruh pada harga barang jasa. Inflasi jadi kunci ukurannya," ujarnya.
Tito menilai bahwa Polri memiliki jaringan dan kemampuan intelijen ekonomi yang luas, sehingga dapat membantu menjaga kestabilan harga barang dan jasa di daerah.
"Kalau harga barang jasa terkendali dan masyarakat tersedia, terjangkau, itu akan jauh membuat masyarakat tenang dan dampaknya keamanan akan bisa lebih stabil. Itu lah saya mohon bantuan kepada Bapak Kapolri dan jajaran," tandasnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
