Pantau - Dinamika hubungan warga dengan Wali Kota Bogor Dedie A Rachim kembali menjadi sorotan setelah ratusan pegiat Bogor Leumpunk Club's (BLC) mendatangi Balai Kota Bogor, Jawa Barat, hingga akhirnya memaksa terjadinya diskusi terbuka yang teragendakan pada 16 Februari 2026.
Artikel berjudul Ketika Wali Kota Bogor tak bisa menolak "digerebek" ratusan warganya ini ditulis oleh Budi Setiawanto dan terbit pada Kamis, 19 Februari 2026 pukul 15:02 WIB dengan waktu baca tujuh menit.
Fenomena pemimpin atau wakil rakyat yang raib saat didemonstrasi warganya disebut sebagai hal yang lumrah terjadi di Indonesia.
Dedie A Rachim beberapa kali menggunakan alasan ada acara lain untuk menolak kedatangan warga yang ingin menyampaikan aspirasi di kantornya.
Pada 22 Januari 2026, ratusan pengemudi angkutan kota mendatangi Balai Kota Bogor untuk memprotes kebijakan larangan angkot berusia 20 tahun ke atas beroperasi dan saat itu Dedie tidak berada di tempat.
Kedatangan para sopir angkot membuat area Balai Kota seperti terminal bayangan.
Aksi Jalan Kaki dan “Paksa Bicara” BLC
Komunitas Bogor Leumpunk Club's atau BLC memiliki cara berbeda dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah kota.
BLC merupakan komunitas jalan kaki, di mana kata leumpunk merupakan plesetan dari leumpang dalam Bahasa Sunda yang berarti berjalan kaki.
Komunitas yang memiliki jargon "Sehat, Berguna, atau Mati" ini baru berdiri sekitar satu tahun.
Hingga artikel ditulis, BLC telah menggelar sepuluh kali kegiatan menyusuri kondisi jalan dan situasi kota secara beramai-ramai dengan berjalan kaki.
Meski tergolong baru, BLC mampu menarik perhatian publik dan menunjukkan cara agar aspirasi bisa diterima pejabat teras kota.
Perjalanan BLC untuk bisa bertemu langsung dengan Wali Kota tidak berlangsung mulus.
Berdasarkan dokumentasi video di akun Instagram Arnaldo Wenas, salah satu pegiat BLC, mereka mendatangi Balai Kota pada 1 Februari 2026.
Ratusan pegiat BLC bergerombol di halaman Balai Kota dan bergantian menyampaikan orasi.
Mereka menuntut Pemkot Bogor menyediakan fasilitas pejalan kaki yang layak.
Mereka meminta perbaikan fasilitas publik yang rusak atau tidak layak.
Mereka menuntut trotoar dibersihkan dari pengguna yang tidak semestinya tanpa menggusur pedagang kaki lima secara sembarangan melainkan berdasarkan riset.
Mereka juga mendesak agar Pemkot tidak bersikap antikritik.
Pada pertemuan tersebut, mereka diterima oleh Sekretaris Kota Bogor Denny Mulyadi di halaman Balai Kota.
Suasana pertemuan berlangsung akrab dengan posisi duduk lesehan di halaman.
BLC menyerahkan aspirasi tertulis kepada Denny Mulyadi.
Mereka menyinggung jargon Pemkot Bogor "Bogor Beres" namun menilai kondisi kota belum benar-benar beres.
Dari pertemuan itu, Pemkot justru meminta bantuan BLC untuk turut berpartisipasi dalam memperbaiki Kota Bogor.
Setelah komunikasi internal, Dedie A Rachim akhirnya bersedia menerima BLC bersama Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin, Sekretaris Kota Denny Mulyadi, serta jajaran Forkopimda.
Pada 16 Februari, BLC menjadikan Lapangan Sempur sebagai titik kumpul sebelum kembali mendatangi Balai Kota.
Pertemuan kedua ini lebih teragendakan dibanding sebelumnya.
Pemkot menamai kegiatan tersebut Diskusi Terbuka Bersama Bogor Leumpunk Club's dan memasukkannya dalam agenda harian wali kota.
BLC menamai kegiatan mereka Bersua-Ra dengan tambahan Paksa Bicara x BLC yang disebarkan melalui media sosial.
Pertemuan dilaksanakan di Ruang Tamu Paseban Sri Baduga dengan konsep lesehan dan kursi tamu disingkirkan.
Berbagai penganan disajikan dalam suasana diskusi yang lebih formal namun tetap santai.
Seluruh jajaran Pemkot hadir lengkap termasuk aparatur wilayah dari enam kecamatan di Kota Bogor.
Tanggapan Wali Kota dan Program Prioritas
Berdasarkan konfirmasi Diskominfo Kota Bogor, Dedie Rachim menyampaikan apresiasi atas aspirasi yang disampaikan warga.
Dalam diskusi mengenai jalan berlubang, Dedie menyatakan, "Dan apa yang telah disampaikan itu sama dengan pemikiran saya dan Pak Wakil. Jadi tingkat harapan masyarakat itu memang sangat tinggi, tetapi memang saya melihat ada hal yang perlu dikomunikasikan ke publik dan itu belum sampai, seperti mengenai jalan, itu ada jalan provinsi dan jalan nasional,".
Ia menjelaskan bahwa Pemkot sudah tiga kali mengirim surat kepada pemerintah pusat untuk perbaikan jalan kewenangan pusat dan sejak Jumat sebelumnya telah ada proses perbaikan.
Dari 32 jalan kewenangan Pemkot yang dilaporkan berlubang, 30 di antaranya telah diperbaiki atau sekitar 90 persen.
Terkait parkir liar, Pemkot sedang menyiapkan sistem pengelolaan parkir berbasis zona untuk meningkatkan pendapatan daerah.
Dalam hal persampahan, program Waste to Energy melalui pembangunan PSEL sedang dalam proses lelang di kementerian.
Kota Bogor juga memiliki 170 unit bank sampah dan 30 TPS3R.
Soal penambahan halte Biskita, Dedie menyebut masukan tersebut sudah disampaikan sejak 2023 dan meminta Dishub segera menindaklanjutinya.
Dedie menyampaikan bahwa satu tahun pertama kepemimpinannya merupakan waktu singkat karena harus menjalankan berbagai kebijakan pusat di tingkat daerah.
Di akhir diskusi, Dedie memerintahkan perangkat daerah untuk menerima dan menampung aspirasi warga serta menindaklanjutinya.
Dedie menilai pegiat BLC sebagai mitra yang memberikan kontribusi positif dan menyatakan, "Ini ditampung, diobrolkan sesama warga, jangan menutup diri, jadi harus ditampung,”.
Wakil Wali Kota Jenal Mutaqin menyampaikan bahwa tahun pertama kepemimpinan diwarnai berbagai dinamika dan kendala namun tetap diupayakan untuk diselesaikan.
Pada 2025, kepala daerah menjalankan kebijakan anggaran yang telah disusun dan disahkan oleh kepemimpinan sebelumnya dan dapat disesuaikan pada anggaran perubahan.
Program yang direncanakan pada 2026 antara lain beasiswa bagi warga prasejahtera.
Program bedah rumah yang sebelumnya bernilai Rp7 juta hingga Rp9 juta ditingkatkan agar rumah lebih kokoh.
Terdapat pula program Sekolah Rakyat serta kebijakan lainnya.
Jenal Mutaqin menegaskan niatnya untuk mengabdi sejak mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah hingga terpilih.
Ia meminta seluruh jajaran Pemkot melakukan respons cepat dalam menerima dan menjawab aspirasi masyarakat.
Disampaikan penegasan agar menunjukkan respons cepat dan memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.
BLC disebut kini berperan sebagai "anjing penjaga" yang akan terus mengawasi kinerja Pemkot Bogor.
Mereka akan terus membangun komunikasi, sinergi, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan demi mewujudkan Kota Bogor yang benar-benar beres.
Diingatkan agar tidak muncul kesan Buitenzorg lebih indah dan nyaman pada masa kolonial atau hanya terpaku pada masa lalu.
Ditekankan bahwa Pemkot harus membuka pintu bagi warga untuk menyampaikan aspirasi secara langsung demi membangun komunikasi publik yang terbuka, humanis, dan demokratis.
- Penulis :
- Arian Mesa
