Pantau - Kementerian Hak Asasi Manusia mengajak pegawai negeri sipil di seluruh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk mendaftarkan diri sebagai analis HAM nasional dengan membuka 2.000 formasi jabatan fungsional pada 2026.
Ajakan tersebut disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia HAM, Aditya Sarsito Sukarsono, sebagai upaya memperkuat pelindungan dan pengarusutamaan HAM di berbagai instansi.
Ia menyampaikan, “Kami memberikan peluang kepada PNS di semua kementerian, pemda, dan pemprov untuk bergabung menjadi JF Analis HAM yang salah satu tugasnya adalah memberikan pelindungan, pemahaman di bidang HAM,”.
Formasi 2.000 Analis HAM Dibuka untuk PNS Golongan III
Pada tahun 2026 ini, Kemenham membuka sebanyak 2.000 formasi jabatan fungsional analis HAM yang akan bekerja pada level analisis regulasi dan perumusan kebijakan.
Kehadiran analis HAM di setiap kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah diharapkan mampu mengubah kebijakan agar lebih berbasis HAM.
Ia juga menyampaikan, “Mereka akan membantu para pengambil kebijakan dalam pembuatan produk undang-undang di daerah,”.
Selain itu, analis HAM bertugas membumikan nilai-nilai HAM di masyarakat serta membantu penyelesaian konflik horizontal maupun vertikal, terutama di daerah rawan konflik.
Kebutuhan analis HAM dinilai penting di semua kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah karena tingginya dinamika dan kerawanan sosial sehingga diperlukan pihak yang mampu menerjemahkan nilai HAM dalam setiap permasalahan warga.
Kemenham meyakini analisis yang tepat akan memperkuat arah kebijakan negara dalam menghormati, melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM.
Seleksi Administrasi Berlangsung hingga 1 Juli 2026
Saat ini, seleksi administrasi sedang berlangsung setelah pendaftaran daring dibuka sejak Januari hingga 1 Juli 2026 melalui laman analisham.kemenham.go.id.
Syarat utama pendaftaran adalah PNS golongan III di semua instansi termasuk guru yang bekerja di sekolah negeri.
Ia mengatakan, “Dari guru juga boleh sehingga jika ada pem-bully-an perundungan atau ada kekerasan di antara siswa bisa ditangani oleh tenaga analis HAM yang ada di sekolah tersebut,”.
Aditya mencontohkan keberhasilan peran analis HAM dalam melerai konflik di Kampung Pulo, Jakarta Timur.
Ia menjelaskan, “Ada masyarakat yang tinggal di kuburan, itu dibantu oleh Kantor Wilayah HAM DKI Jakarta. Kebetulan waktu itu sudah kami latih tentang kompetensi mediator non-hakim dan kualifikasi JF analis HAM sehingga dia mampu menyelesaikan sengketa di masyarakat di luar pengadilan,”.
Ia menutup dengan pernyataan, “Kami berharap kerja menegakkan, melindungi, dan memajukan HAM bisa dikerjakan oleh JF analis HAM, di mana pun dia bekerja. Jadi, kita membentuk sebuah ekosistem atau komunitas HAM di semua kementerian, lembaga, pemda, dan pemprov,”.
- Penulis :
- Leon Weldrick
