Pantau Flash
No market data
HOME  ⁄  Nasional

Hidayat Nur Wahid Dukung Sikap OKI Tolak Pernyataan Dubes AS soal Perluasan Wilayah Israel

Oleh Ahmad Yusuf
SHARE   :

Hidayat Nur Wahid Dukung Sikap OKI Tolak Pernyataan Dubes AS soal Perluasan Wilayah Israel
Foto: (Sumber : Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid. ANTARA/HO-Humas DPR RI.)

Pantau - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mendukung sikap Organisasi Kerja Sama Islam yang menolak dan mengecam pernyataan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel Mike Huckabee terkait dukungan perluasan wilayah penguasaan Israel.

Ia menilai pernyataan Huckabee mengenai penguasaan Israel hingga batas antara Sungai Nil dan Sungai Eufrat sangat provokatif karena tidak hanya mencakup Palestina tetapi juga berpotensi meluas ke sebagian wilayah Mesir, Arab Saudi, Irak, serta seluruh kawasan Suriah, Yordania, dan Lebanon.

"Ini juga momentum bagi OKI karena sikap tegasnya itu juga menjadi sikap dari Liga Arab, Liga Muslim se-Dunia, GCC organisasi Kerja Sama negara-negara Teluk," ujarnya.

Hidayat menilai momentum tersebut harus membangkitkan tanggung jawab OKI untuk memperkuat solidaritas dan menjaga kedaulatan negara-negara anggotanya termasuk Palestina dari ekspansionisme dan penjajahan.

Ia juga menilai pernyataan Dubes AS bertentangan dengan upaya perdamaian yang dipromosikan Presiden AS Donald Trump melalui Board of Peace atau BoP.

“Bila tetap tidak ada koreksi dan membiarkan pernyataan terbuka Dubes AS itu, maka bisa diartikan bahwa Trump pun sependapat dengan Dubesnya, dan potensial menggagalkan misi BoP yang dibentuknya sendiri yakni untuk akhiri perang dan hadirkan perdamaian,” katanya.

Menurutnya, apabila pernyataan tersebut dibiarkan maka kondisi Timur Tengah akan semakin panas dan menjauh dari upaya perdamaian.

Hidayat menyebut agenda klaim Israel Raya sebagaimana disampaikan Dubes AS telah lama dikritisi dan diingatkan oleh kelompok perlawanan di Gaza atau Palestina.

Ia mendesak apabila tidak ada koreksi dari Presiden Trump maka opsi Indonesia untuk menarik diri dari keanggotaan BoP sebagaimana pernah disampaikan Presiden Prabowo Subianto perlu dipertimbangkan.

“Karena pernyataan itu jelas bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 yang menjadi rujukan di Indonesia, yakni menghapus segala bentuk penjajahan, dan tidak sesuai dengan sikap resmi Indonesia yang berulangkali dinyatakan Presiden Prabowo maupun Menlu Sugiono, yang tetap membela Palestina," tegasnya.

Penulis :
Ahmad Yusuf