Pantau - Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Negeri Makassar Prof. Harris Arthur Hedar meminta publik membudayakan membaca naskah resmi Perjanjian Perdagangan Resiprokal atau The Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat secara utuh.
Ia menilai media sosial mulai gaduh dengan berbagai spekulasi, mulai dari dugaan kebocoran data pribadi hingga hoaks penghapusan sertifikasi halal.
“Publik diminta jangan cepat reaktif hanya karena potongan informasi dan mulai membudayakan baca teks resmi,” ujar Prof. Harris.
Menurutnya, kedaulatan negara tidak dapat dijaga dengan emosi sesaat, melainkan dengan pemahaman utuh atas aturan yang berlaku. Ia menilai masyarakat saat ini kerap berdebat bukan karena kekurangan informasi, melainkan karena kelebihan potongan informasi.
“Satu orang membaca judul lalu yakin. Yang lain menonton video 30 detik lalu marah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa jika ingin menjaga kedaulatan, langkah pertama adalah membaca dokumen secara utuh dan berimbang.
Pemerintah telah menerbitkan dokumen penjelasan atau Frequently Asked Questions (FAQ) terkait ART untuk membantu pemahaman publik. Namun, Prof. Harris menekankan bahwa kepastian hukum tetap berada pada naskah ART beserta lampirannya.
Terkait isu perlindungan data, ia menegaskan bahwa kuncinya terletak pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) dan publik harus memastikan penegakan hukumnya.
“Narasi yang fair adalah bukan ‘aman 100 persen, lalu selesai’, melainkan ‘tunduk pada UU PDP dan karena itu harus mengikuti syarat-syarat UU PDP’,” ujarnya.
Mengenai isu sertifikasi halal, ia menilai kekhawatiran publik harus dijawab dengan transparansi teknis, bukan sekadar penjelasan administratif.
Ia juga menyoroti isu Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Menurutnya, kedaulatan industri bukan sekadar membatasi impor, melainkan memastikan industri lokal memiliki tangga untuk naik kelas melalui alih teknologi dan investasi nyata.
Terkait isu militer, meski pemerintah menyatakan tidak ada pasal pertahanan dalam perjanjian tersebut, ia mengingatkan bahwa dampak strategis dapat muncul melalui desain kebijakan ekonomi di era digital.
“Kalimat yang lebih dewasa adalah tidak ada pasal pertahanan, tetapi dampak strategis tetap bisa muncul melalui desain kebijakan ekonomi. Itu bukan paranoia, itu realitas dunia modern,” katanya.
Prof. Harris berharap pemerintah terus memperkuat transparansi, sementara publik lebih disiplin membaca dokumen resmi agar tidak terjadi kekacauan pasar akibat ketidakpastian informasi.
Ia menambahkan, salah satu ciri negara maju dan modern adalah keterbukaan informasi untuk mendorong meaningful public participation.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
