Pantau - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid meminta Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah segera melakukan langkah mitigasi terhadap jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak situasi geopolitik di Timur Tengah, khususnya mereka yang berada di negara transit.
Abdul Wachid mengatakan Komisi VIII terus menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah untuk memantau keselamatan jemaah yang berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan.
“Kami di Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah. Perhatian kuat kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak,” ujarnya.
Ia menyoroti potensi risiko bagi jemaah yang melakukan transit di Doha dan Dubai apabila terjadi penutupan ruang udara secara tiba-tiba akibat eskalasi konflik.
Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut menekankan pentingnya sinergi antara Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dengan pemerintah serta otoritas terkait di negara transit.
“Saya meminta pihak travel (PPIU) untuk benar-benar bertanggung jawab dan bekerja sama penuh dengan Pemerintah. Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan. Di saat yang sama, Pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut, serta seluruh stakeholder terkait lainnya agar perlindungan jemaah kita terjamin,” katanya.
Terkait jemaah yang masih tertahan, Abdul Wachid memberikan tenggat waktu lima hari bagi pemerintah untuk menyiapkan langkah darurat jika situasi keamanan terus memburuk.
“Jika dalam lima hari ke depan situasi keamanan masih terus memanas, kami mengharapkan sudah ada langkah konkret untuk perlindungan WNI, baik yang sedang melaksanakan umrah di tanah suci maupun yang terdampar di negara-negara transit,” tegasnya.
Memasuki bulan Ramadan dengan lonjakan arus keberangkatan umrah, ia mengimbau masyarakat untuk menunda perjalanan hingga ada kepastian keamanan dari pemerintah.
“Kami mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadan, maupun selama bulan Ramadan. Kita harus menunggu sampai ada pemberitahuan resmi mengenai jaminan keamanan selanjutnya. Keselamatan nyawa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” ujarnya.
Ia menegaskan Komisi VIII akan terus memantau perkembangan situasi dan memastikan koordinasi lintas sektoral berjalan maksimal demi keselamatan seluruh jemaah Indonesia.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
