Komisi VII DPR Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Penutupan Selat Hormuz

Pantau - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak ekonomi akibat potensi penutupan Selat Hormuz imbas konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel.

Chusnunia menjelaskan Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan global yang menjadi pintu utama keluar-masuk minyak dan komoditas dari kawasan Teluk.

“Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan global yang menjadi pintu keluar-masuk utama minyak dan komoditas dari kawasan Teluk yang artinya gangguan di jalur ini tidak hanya mempengaruhi perdagangan internasional,” ujarnya.

Menurutnya, pembatasan kapal komersial dan gangguan distribusi di jalur tersebut berpotensi meningkatkan biaya logistik serta mengganggu arus perdagangan global dalam waktu dekat.

Ia menilai kondisi tersebut akan berdampak langsung pada pelaku usaha nasional.

“Dampaknya, biaya impor dan ekspor Indonesia berpotensi meningkat terlebih Indonesia, sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan energinya,” katanya.

Chusnunia menambahkan penutupan Selat Hormuz berpotensi memicu lonjakan harga minyak dunia secara signifikan. Ia mengingatkan setiap kenaikan harga minyak sebesar 1 dolar AS per barel di atas asumsi pemerintah dapat menambah beban negara sekitar Rp10,3 triliun.

“Kenaikan harga energi akan meningkatkan biaya transportasi, manufaktur, dan pertanian, yang pada gilirannya akan meningkatkan harga barang dan jasa secara keseluruhan,” ujarnya.

Selain sektor energi dan industri, ia memprediksi sektor pariwisata juga dapat terdampak akibat kenaikan harga tiket pesawat dan biaya akomodasi yang berpotensi menurunkan minat wisatawan berkunjung ke Indonesia.

Menurutnya, eskalasi konflik di Timur Tengah dan potensi penutupan Selat Hormuz merupakan ancaman serius bagi dunia usaha karena gangguan pasokan energi dan logistik dapat merambat ke berbagai sektor serta menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, Chusnunia menilai situasi tersebut dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk mempercepat transformasi menuju ekonomi yang lebih berkelanjutan dan mandiri.

“Pemerintah dan dunia usaha perlu mengambil langkah-langkah mitigasi risiko dan strategi adaptasi yang komprehensif. Pemerintah perlu menciptakan kebijakan yang mendukung dan memberikan insentif kepada dunia usaha untuk melakukan diversifikasi sumber energi, meningkatkan efisiensi energi, dan mengembangkan industri substitusi impor,” tegasnya.