Pantau - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur menyerahkan sebanyak 444 sertifikat hak pakai kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur serta sejumlah lembaga dan tempat ibadah dalam kegiatan yang berlangsung di Surabaya pada Rabu.
Penyerahan sertifikat tersebut mencakup berbagai aset milik pemerintah daerah dan lembaga pendidikan, fasilitas sosial, infrastruktur transportasi, hingga tempat ibadah yang tersebar di sejumlah wilayah Jawa Timur.
Khofifah menegaskan pentingnya kepastian hukum atas kepemilikan tanah sebagai fondasi dalam mendukung pembangunan yang berkeadilan.
"Hukum atas tanah merupakan fondasi utama pembangunan yang berkeadilan. Tanpa legalitas yang jelas, pengelolaan aset akan rentan sengketa dan inefisiensi," ungkapnya.
Sertifikasi Aset Pendidikan dan Infrastruktur
Sertifikat yang diserahkan antara lain mencakup berbagai aset pendidikan milik pemerintah dan lembaga pendidikan di sejumlah daerah.
Salah satu aset pendidikan yang menerima sertifikat adalah lahan SMA Negeri 1 Klakah di Kabupaten Lumajang dengan luas sekitar 3,8 hektare.
Selain itu terdapat pula aset pendidikan lain yang berada di wilayah Blitar, Kediri, dan Mojokerto.
Sertifikasi juga mencakup aset infrastruktur transportasi seperti Terminal Maospati yang berada di Kabupaten Magetan.
Aset jalan di Kabupaten Pamekasan serta aset pengairan di Kabupaten Probolinggo juga termasuk dalam daftar aset yang mendapatkan sertifikat.
Beberapa fasilitas kesehatan dan fasilitas sosial di Kabupaten Mojokerto turut menerima sertifikat hak pakai tersebut.
Ratusan Sertifikat untuk Lembaga Keagamaan
Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur Asep Heri menjelaskan bahwa total 444 sertifikat yang diserahkan memiliki luas keseluruhan mencapai 453.999 meter persegi.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 345 sertifikat diberikan kepada Nahdlatul Ulama dengan luas total 119.799 meter persegi.
Sebanyak 11 sertifikat diberikan kepada Muslimat NU dengan luas 5.572 meter persegi.
Sebanyak 10 sertifikat diberikan kepada Muhammadiyah dengan luas 12.797 meter persegi.
Sebanyak 43 sertifikat diberikan kepada berbagai yayasan yang ada di Jawa Timur.
Selain itu terdapat masing-masing satu sertifikat yang diberikan kepada gereja serta badan hukum keagamaan lainnya.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menerima 33 sertifikat hak pakai atas nama Pemprov Jawa Timur dengan total luas mencapai 239.835 meter persegi.
Sebanyak 25 sertifikat lainnya diberikan kepada Pondok Pesantren Amanatul Ummah.
Khofifah menegaskan bahwa kepastian hukum atas tanah akan mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Kalau tidak memiliki legalitas dan terlalu lama dampak sosialnya terlalu besar, rawan tumpang tindih dan sengketa. Tata kelola pemerintahan sangat membantu dengan hadirnya sertifikat," tegasnya.
Ia menambahkan bahwa sertifikat tanah bukan sekadar dokumen administrasi, tetapi bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
"Jika status tanah telah tertib dan terstruktur, maka pemanfaatannya akan lebih produktif, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi kemakmuran masyarakat," ujarnya.
Asep Heri menyampaikan bahwa penyerahan ratusan sertifikat tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat legalitas aset.
"Total 444 sertifikat bukan sekadar angka, tetapi wujud nyata kerja sama, koordinasi dan kolaborasi kita semuanya. Terima kasih atas kebaikan dan jangan lelah berbuat baik untuk bangsa negara dan agama kita," ungkapnya.
- Penulis :
- Arian Mesa
