Pantau - Anggota DPD RI Hartono meminta Kementerian Kesehatan mempercepat program penugasan khusus tenaga medis dan tenaga kesehatan di wilayah Papua Barat Daya guna mengatasi kekosongan dokter dan tenaga kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan.
Kekurangan tenaga kesehatan di berbagai puskesmas dan rumah sakit di sejumlah kabupaten dan kota di wilayah tersebut dinilai belum dapat dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun formasi Aparatur Sipil Negara.
"Banyak fasilitas kesehatan di daerah yang sangat membutuhkan tenaga medis. Namun pemenuhannya terkendala keterbatasan anggaran daerah serta kuota ASN yang tersedia," kata Hartono di Sorong.
Hartono menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Daya terkait kebutuhan tenaga kesehatan di wilayah tersebut.
Dorong Realisasi Program Penugasan Khusus
DPD RI juga mendorong Kementerian Kesehatan segera menindaklanjuti usulan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengenai penempatan tenaga medis melalui skema penugasan khusus.
"Kami dari DPD mendorong agar Kemenkes segera merealisasikan usulan dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya. Ini penting karena sebagai daerah otonomi khusus, Papua memiliki afirmasi di bidang kesehatan," ujar Hartono.
Kebijakan tersebut sejalan dengan surat resmi Kementerian Kesehatan Nomor PG.01.02/F/5382/2025 tertanggal 15 Desember 2025.
Surat tersebut menginstruksikan agar program penugasan khusus di wilayah Papua memprioritaskan putra daerah atau Orang Asli Papua.
Kebijakan afirmasi tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi koordinasi wilayah Papua pada November 2025.
Tujuan kebijakan ini agar tenaga kesehatan lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat.
Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan di daerah asal tenaga kesehatan.
Ratusan Tenaga Kesehatan Sudah Bertugas di Papua
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, saat ini terdapat 392 peserta penugasan khusus yang aktif bertugas di puskesmas wilayah Papua.
Selain itu terdapat enam dokter spesialis yang ditempatkan di rumah sakit di wilayah tersebut.
Melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat Daya, Kementerian Kesehatan juga meminta pemerintah daerah melakukan pemetaan potensi tenaga kesehatan Orang Asli Papua yang siap ditugaskan.
Hartono menyampaikan bahwa proses pendataan dan koordinasi di tingkat provinsi telah dilakukan.
Ia berharap Kementerian Kesehatan segera melakukan tahapan seleksi dan penempatan tenaga kesehatan di wilayah tersebut.
"Ini kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memanfaatkan dukungan dari pemerintah pusat guna menjamin layanan kesehatan masyarakat di pelosok Papua Barat Daya," ujar Hartono.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
