Pantau - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hidayat Nur Wahid mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru membatalkan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 meskipun konflik terjadi di kawasan Timur Tengah.
Pemerintah Diminta Pertimbangkan Situasi Secara Matang
Ia menyampaikan pernyataan tersebut dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis, 12 Maret 2026.
Menurut Hidayat, pemerintah perlu mempertimbangkan situasi secara matang dan tidak langsung memprioritaskan pembatalan haji hanya karena adanya konflik di kawasan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa Arab Saudi sebagai tuan rumah penyelenggaraan ibadah haji hingga saat ini masih melanjutkan berbagai persiapan untuk pelaksanaan haji.
Hidayat mencontohkan bahwa pada 4 Maret 2026 pemerintah Arab Saudi sudah mulai membuka registrasi bagi warga domestik Saudi yang akan melaksanakan ibadah haji.
Ia juga menyebut kesiapan serupa dilakukan oleh Pakistan sebagai negara terbesar kedua yang mengirimkan jemaah haji ke Kota Mekah.
Momentum Haji untuk Dorong Perdamaian
Sebagai anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat mendorong agar penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah dapat menjadi momentum untuk menghentikan perang dan menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah.
Politisi dari daerah pemilihan DKI Jakarta tersebut meminta pemerintah Indonesia, termasuk Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, untuk aktif melakukan diplomasi internasional.
Diplomasi tersebut diharapkan melibatkan negara-negara yang memiliki pengaruh dalam konflik Timur Tengah seperti Amerika Serikat dan Iran.
Selain itu, pemerintah juga diminta berkomunikasi dengan negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam yang berada di kawasan konflik agar menghormati pelaksanaan ibadah haji dan menjamin keselamatan jemaah dari seluruh dunia.
Ia menekankan pentingnya semua pihak menahan diri, menghentikan perang, dan mendorong terciptanya perdamaian selama penyelenggaraan ibadah haji berlangsung.
Dengan demikian, ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan nyaman tanpa gangguan akibat konflik di kawasan Timur Tengah.
Indonesia Miliki Kepentingan Besar
Hidayat menegaskan bahwa Indonesia memiliki kepentingan besar terhadap kelancaran penyelenggaraan haji karena merupakan negara pengirim jemaah haji terbesar dengan jumlah sekitar 221 ribu jemaah.
Ia menyatakan pemerintah dapat memanfaatkan momentum haji sebagai sarana diplomasi untuk menghadirkan perdamaian dan menghentikan perang di kawasan tersebut.
Ia berharap keberkahan ibadah haji dapat mendorong terciptanya perdamaian permanen di Timur Tengah.
Meski demikian, Hidayat memahami jika pemerintah tetap menyiapkan opsi darurat apabila konflik benar-benar terus terjadi bahkan meluas.
Ia mengusulkan agar pemerintah mengkaji skema pemendekan masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi jika eskalasi perang meningkat setelah pelaksanaan ibadah haji selesai.
Ia mengingatkan pengalaman pada tahun sebelumnya ketika terjadi konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran yang dimulai pada 17 Dzulhijjah 1446 Hijriah, beberapa hari setelah jemaah haji selesai menunaikan ibadah haji.
Persiapan Penyelenggaraan Haji Dinilai Berjalan Baik
Hidayat juga mengapresiasi berbagai persiapan penyelenggaraan haji di dalam negeri yang dinilai sudah berjalan cukup baik.
Ia menyebutkan bahwa proses penginputan visa telah mencapai 100 persen dengan jumlah visa yang sudah diterbitkan sebanyak 198.410 atau sekitar 97,58 persen.
Pembayaran layanan akomodasi juga telah mencapai 100 persen.
Layanan konsumsi bagi jemaah haji sudah dibayarkan lebih dari 90 persen.
Sementara itu, layanan penerbangan telah melakukan pembayaran termin pertama sebesar 35 persen.
Ia meminta Kementerian Haji dan Umrah untuk terus melanjutkan progres positif tersebut.
Pemerintah juga diminta memastikan komitmen perbaikan layanan dari dua perusahaan penyedia layanan haji atau syarikah yang telah ditunjuk.
Ia menegaskan pentingnya memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji serta mencegah terulangnya berbagai masalah yang terjadi pada penyelenggaraan haji tahun 1446 Hijriah.
Selain itu, kartu Nusuk sebagai identitas utama calon jemaah haji selama musim haji diharapkan sudah dapat dibagikan sejak para jemaah berada di embarkasi di Indonesia.
Hidayat menilai jika persiapan penyelenggaraan haji terus berjalan dengan baik dan disampaikan secara positif kepada publik maka hal tersebut dapat menenangkan calon jemaah haji.
Hal ini dinilai penting karena sebagian besar calon jemaah haji Indonesia harus menunggu lebih dari dua puluh tahun untuk dapat berangkat menunaikan ibadah haji.
Ia menegaskan bahwa skema kedaruratan tetap perlu disiapkan sebagai langkah antisipasi.
Namun, prioritas utama pemerintah tetap memastikan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah dapat terlaksana secara aman, damai, dan profesional melalui diplomasi haji yang menghadirkan perdamaian.
- Penulis :
- Shila Glorya
