
Pantau - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meminta keseriusan semua pihak terkait dalam melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penyaluran bantuan pemerintah.
Ia menilai data yang mutakhir menjadi fondasi penting bagi pemerintah pusat dalam merencanakan pembangunan serta memberikan kepastian hukum bagi warga yang membutuhkan.
Yandri Susanto mengatakan bahwa "Ini adalah kata kunci kita untuk tepat sasaran untuk memberikan bantuan, tepat sasaran dalam membangun desa, tepat sasaran dalam pemberdayaan dan lain sebagainya. Data ini sangat dinamis, ada yang meninggal, ada yang lahir. Ada yang miskin, ada yang udah enggak miskin,".
Pernyataan tersebut disampaikan Yandri saat menghadiri kegiatan sosialisasi DTSEN di Pondok Pesantren Bai Mahdi Sholeh Ma'mun di Kabupaten Serang, Banten pada Kamis 12 Maret.
Yandri menjelaskan kolaborasi antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kementerian Sosial sangat penting untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Kerja sama tersebut juga bertujuan menuntaskan data penerima bantuan yang valid serta memberdayakan masyarakat desa secara lebih efektif.
Ia menilai sinergi antara kedua kementerian merupakan langkah konkret yang harus dilakukan agar bantuan sosial dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Yandri juga menekankan pentingnya integrasi antara pendamping desa dan pendamping Program Keluarga Harapan.
Integrasi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.
Yandri Susanto mengatakan bahwa "Alhamdulillah, kami dari Kemendes bersama Kemensos hari ini berkolaborasi program prioritas Bapak Presiden. Kenapa kolaborasi? Karena tidak mungkin kita lakukan dengan sendiri-sendiri. Karena kalau sendiri-sendiri berat, termasuk data,".
Yandri menjelaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, DTSEN diwajibkan menjadi acuan data tunggal bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menghilangkan perbedaan data antarinstansi pemerintah.
Ia mengingatkan bahwa data yang tidak akurat dapat menimbulkan berbagai permasalahan dalam penyaluran bantuan.
Salah satu dampaknya adalah warga yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatkannya.
Sebaliknya warga yang sebenarnya mampu berpotensi menerima bantuan.
Oleh karena itu DTSEN dihadirkan sebagai solusi untuk memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak.
Data tersebut juga diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di pelosok desa.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf







