Pantau - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri mengembangkan instrumen untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam menurunkan tingkat pengangguran secara lebih komprehensif dan berbasis data.
Pengukuran Tidak Hanya Hasil Akhir
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menyatakan bahwa upaya penurunan pengangguran tidak cukup hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga harus menilai proses tata kelola yang mendukung capaian tersebut.
"Kami sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan daerah dalam menurunkan angka pengangguran. Namun demikian, diperlukan instrumen pengukuran yang lebih komprehensif agar capaian tersebut dapat dinilai secara objektif dan berkelanjutan," ungkapnya.
Ia menjelaskan pengukuran kinerja tersebut akan mencakup berbagai aspek mulai dari perencanaan kebijakan, implementasi program, dukungan anggaran, hingga inovasi daerah di sektor ketenagakerjaan.
Hal tersebut disampaikan dalam Forum Diskusi Aktual bertajuk Pengukuran dan Penilaian Kinerja Pemda dalam Penurunan Tingkat Pengangguran di Daerah.
Yusharto menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor termasuk akademisi serta kementerian dan lembaga terkait dalam penyusunan instrumen tersebut.
"Kami sangat terbuka untuk menyempurnakan indikator yang ada. Dukungan data yang kuat menjadi kunci agar hasil pengukuran bisa lebih komprehensif," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengukuran kinerja akan dilihat dari dua aspek utama yakni tingkat pengangguran terbuka dan peningkatan kesempatan kerja.
"Kita mau lihat dari dua aspek baik terkait tingkat pengangguran terbuka, maupun dari aspek kesempatan kerja, ini penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran," jelasnya.
Tantangan Ketenagakerjaan dan Kualitas Pekerjaan
Peneliti Senior The SMERU Research Institute Asep Suryahadi menekankan pentingnya indikator yang spesifik dan kontekstual untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan di daerah.
Ia menyebut beberapa indikator penting antara lain tingginya pengangguran usia muda dibanding rata-rata nasional, rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan, serta dominasi pekerja di sektor informal.
"Ada indikator-indikator yang perlu menjadi perhatian sehingga tantangan ketenagakerjaan dapat terjawab dengan tepat," katanya.
Asep menilai tanpa indikator yang tepat, pengukuran kinerja daerah berisiko tidak mampu menangkap akar persoalan ketenagakerjaan secara menyeluruh.
Sementara itu, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan M. Mustafa Sarinanto menyampaikan bahwa tren pengangguran nasional mulai membaik setelah pandemi COVID-19.
"Memang pengangguran sempat meningkat sejak pandemi COVID-19, namun saat ini sudah mulai melandai. Dari 2021 hingga 2025, jumlah pengangguran menunjukkan tren penurunan. Namun, sebagian besar penyerapan tenaga kerja masih terjadi di sektor informal dengan tingkat upah yang relatif rendah," ujarnya.
Ia menyoroti dominasi sektor informal yang masih tinggi menunjukkan pasar kerja belum sepenuhnya bergerak ke arah yang lebih produktif.
"Ini menandakan kita tidak hanya berbicara soal penurunan angka pengangguran, tetapi juga kualitas pekerjaan. Karena itu, pengukuran tidak bisa hanya mengandalkan data Sakernas Survei Angkatan Kerja Nasional, melainkan perlu pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi," tegasnya.
Sebagai penutup, BSKDN mendorong penyusunan instrumen pengukuran yang komprehensif dan berbasis data guna memastikan penilaian kinerja pemerintah daerah lebih objektif dan berkelanjutan.
- Penulis :
- Arian Mesa
