Pantau - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan proyek pengadaan kapal melalui kerja sama Indonesia dan Inggris masih berada pada tahap awal dengan fokus utama pada penyusunan skema pembiayaan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Ia menjelaskan proyek tersebut membutuhkan waktu karena harus melalui berbagai tahapan administrasi dan perencanaan lintas kementerian.
"Itu sedang dalam proses, kalau itu butuh waktu. Jadi masalah pembiayaan masih dalam proses melalui Pak Menteri Bappenas nanti. Baru beres dari sana ke Kemenkeu, baru kemudian kita programkan," ungkapnya.
Tahapan Pembiayaan dan Koordinasi
Pemerintah saat ini masih memprioritaskan penyusunan skema pendanaan sebelum proyek dapat memasuki tahap pelaksanaan.
Proses pengadaan kapal dinilai masih panjang karena bergantung pada penyelesaian aspek pembiayaan serta koordinasi antar kementerian terkait.
Selain pembiayaan, KKP juga melakukan analisis terhadap kesiapan industri galangan kapal dalam negeri guna mendukung proyek tersebut.
Pemerintah berharap seluruh tahapan persiapan dapat segera diselesaikan agar target pembangunan kapal dalam waktu dua tahun dapat tercapai.
"Mudah-mudahan nanti segera bisa cepat, karena targetnya dua tahun harus jadi," ujar Trenggono.
Kerja Sama Maritim dan Target Nasional
Kerja sama Indonesia dan Inggris berlangsung dalam kerangka Maritime Partnership Programme (MPP) yang mencakup pengembangan kemampuan maritim Indonesia.
Program tersebut meliputi peningkatan kapasitas angkatan laut serta pengadaan lebih dari 1.000 armada perikanan.
Selain itu, kerja sama ini juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Presiden Prabowo Subianto menyambut positif kemitraan maritim tersebut sebagai bagian penting dalam pengembangan ekonomi maritim Indonesia.
Kerja sama ini diharapkan membuka peluang investasi baru di sektor industri galangan kapal serta membantu revitalisasi komunitas nelayan.
Pemerintah juga menilai kemitraan ini akan memperkuat pertahanan dan keamanan maritim nasional.
- Penulis :
- Leon Weldrick
