Pantau - Kementerian Sosial Republik Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memperkuat koordinasi pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) guna memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih akurat dan tepat sasaran.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan hal tersebut saat kunjungan kerja di Palu pada Senin, 20 April 2026, dalam rangka menindaklanjuti program strategis Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia menjelaskan program strategis tersebut berfokus pada tiga hal utama, salah satunya menghadirkan data yang akurat sebagai dasar kebijakan.
"Semua saluran kita buka, baik jalur formal maupun jalur partisipasi. Bapak Presiden ingin data ini dibuka, dikoreksi, dan dipahami dengan baik oleh masyarakat," ungkapnya.
Pemutakhiran Data Berjenjang dan Partisipatif
Pemutakhiran DTSEN dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat RT, RW, desa, kabupaten/kota, hingga provinsi untuk menghasilkan data yang sama dan terintegrasi secara nasional.
Penentuan peringkat desil 1 sampai 10 dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, sementara Kementerian Sosial bersama kementerian lain dan pemerintah daerah bertugas memperbarui data sesuai kondisi riil di lapangan.
Koordinasi dengan pemerintah daerah juga dilakukan untuk mendorong keberadaan operator data desa di setiap kelurahan dan desa.
Operator data desa bertugas menginput data dari RT/RW maupun masyarakat secara langsung guna memastikan validitas data.
Pemerintah membuka partisipasi masyarakat melalui mekanisme usul dan sanggah yang dapat diakses melalui aplikasi Cek Bansos, call center 021-171, dan WhatsApp 08 877 171 171.
Bansos Didorong untuk Pemberdayaan dan Pendidikan
Saifullah Yusuf menegaskan bahwa bansos tidak hanya bersifat pemberian, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat agar lebih mandiri.
"Bansos ini tidak hanya sekadar diterima, tetapi harus mendorong masyarakat untuk berdaya. Prinsipnya bansos sementara, berdaya selamanya. Ini adalah penekanan Bapak Presiden," jelasnya.
Meski demikian, bansos tetap diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sambil diarahkan mendukung kemandirian ekonomi penerima manfaat.
Selain itu, Kemensos juga menjalankan program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan akses pendidikan.
Di Sulawesi Tengah, telah berdiri dua Sekolah Rakyat rintisan yang berlokasi di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
Kedua sekolah tersebut mampu menampung hingga 1.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Program pendidikan ini diharapkan dapat memperluas pemerataan akses pendidikan bagi keluarga tidak mampu sekaligus mengurangi angka kemiskinan.
- Penulis :
- Shila Glorya
