HOME  ⁄  Nasional

Pemkab Blora Pangkas Anggaran Internet Rp650,9 Juta Tanpa Turunkan Kualitas Layanan

Oleh Arian Mesa
SHARE   :

Pemkab Blora Pangkas Anggaran Internet Rp650,9 Juta Tanpa Turunkan Kualitas Layanan
Foto: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Blora Pratikto Nugroho (sumber: ANTARA/Gunawan)

Pantau - Pemerintah Kabupaten Blora berhasil menghemat anggaran layanan internet sebesar Rp650,9 juta dari pagu awal Rp2,56 miliar menjadi Rp1,9 miliar melalui penataan dan integrasi sistem jaringan.

Penyesuaian juga dilakukan pada kapasitas internet dari sebelumnya 7,8 Gbps menjadi 7,4 Gbps tanpa mengurangi kualitas layanan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Blora, Pratikto Nugroho, menyebut penghematan ini berasal dari kebijakan standarisasi dan integrasi layanan internet yang lebih terpusat.

"Penghematan tersebut berkat kebijakan standarisasi dan integrasi layanan internet yang lebih terpusat, sehingga mampu menekan anggaran sekaligus meningkatkan kualitas layanan di seluruh OPD," ungkapnya.

Strategi Efisiensi dan Integrasi Jaringan

Penguatan pengelolaan jaringan dilakukan melalui tiga langkah utama yaitu efisiensi anggaran, optimalisasi infrastruktur, dan evaluasi berkelanjutan.

Sistem terpusat membuat pengelolaan jaringan lebih terukur, efisien, dan mudah dikendalikan sehingga mampu menghindari pemborosan.

Dinkominfo juga mengoptimalkan jaringan yang telah dimiliki masing-masing OPD tanpa perlu langganan internet mandiri.

Sebagian besar OPD diketahui telah memiliki router sehingga tidak diperlukan pengadaan perangkat baru untuk koneksi internet.

"Yang kami lakukan adalah menambah access point dan menata ulang manajemen jaringan agar distribusi internet lebih merata sesuai kebutuhan kinerja dan pelayanan," ujarnya.

Penataan Infrastruktur dan Evaluasi Berkelanjutan

Kebutuhan access point di setiap OPD berbeda tergantung kondisi ruangan dan jumlah sekat bangunan.

Semakin banyak sekat ruangan maka semakin banyak access point yang dibutuhkan agar koneksi tetap stabil.

Penataan juga mencakup pengaturan bandwidth dan pemerataan akses agar tidak terjadi penumpukan penggunaan di satu titik.

Dengan sistem ini, OPD tidak lagi perlu berlangganan jaringan secara terpisah karena seluruh layanan telah terintegrasi.

Dinkominfo turut membantu pemasangan kabel serta penguatan infrastruktur jaringan di seluruh perangkat daerah.

"Layanan jaringan internet pemerintah menjadi perhatian utama. Karena itu, Dinkominfo turut membantu mulai dari pemasangan kabel hingga penguatan infrastruktur jaringan di perangkat daerah," jelasnya.

Ke depan, Dinkominfo Blora akan terus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja jaringan di semua OPD.

"Kami akan terus mengevaluasi, sehingga antara efisiensi anggaran dan kualitas layanan bisa berjalan seimbang," pungkasnya.

Penulis :
Arian Mesa