Pantau - Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Senin untuk membahas percepatan pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di pesisir utara Pulau Jawa.
Rapat tersebut berfokus pada pendalaman rencana pembangunan yang saat ini masih berada dalam tahap perencanaan awal.
Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ) Didit Herdiawan Ashaf menyampaikan bahwa pembahasan masih berkaitan dengan aspek konstruksi dan kegiatan teknis lainnya.
"Masih dalam tahap perencanaan dan kita akan mendalami lagi untuk kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan konstruksi," ungkapnya.
Didit menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada target waktu pasti terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Meski demikian, Presiden Prabowo tetap memberikan arahan agar eksekusi pembangunan dapat dipercepat.
"Rencana dari hasil hitungan, masih dihitung waktunya, karena berkaitan dengan sumber daya yang ada di Indonesia, kita manfaatkan semua," ujarnya.
Peran Kampus dalam Proyek Strategis
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto turut hadir dalam rapat dan menyampaikan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendukung proyek tersebut.
Presiden meminta kampus dan para akademisi untuk ikut aktif berkontribusi dalam pengembangan giant sea wall.
"Nah, banyak hasil-hasil penelitian di kampus yang juga sudah diuji coba. Salah satunya yang berhasil di Demak, Semarang," kata Brian.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan dosen dan peneliti dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi pembangunan.
"Itu juga nanti kita diminta berpartisipasi aktif. Jadi, dosen-dosen yang selama ini penelitian-penelitian yang ada di kampus yang mendukung untuk percepatan dan menjadi lebih efisien tentang pengembangan giant sea wall itu diminta untuk terlibat," jelasnya.
Infrastruktur Strategis Lindungi Industri dan Warga
Proyek giant sea wall dinilai sebagai infrastruktur strategis nasional karena berpotensi melindungi sekitar 60 persen kawasan industri di pesisir utara Pulau Jawa.
Selain itu, proyek ini juga ditujukan untuk melindungi lebih dari 30 juta penduduk yang tinggal di wilayah tersebut dari ancaman banjir rob dan abrasi.
Rapat tersebut juga dihadiri oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
- Penulis :
- Shila Glorya
