Pantau - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan komitmen pemerintah dalam memperkuat pemberdayaan perempuan melalui kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita ke-4 pada peringatan Hari Kartini, Rabu (22/4/2026).
Komitmen Pemberdayaan Perempuan
Arifah menyatakan pemberdayaan perempuan menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional yang harus dilakukan secara sinergis oleh seluruh elemen bangsa.
"Komitmen ini menempatkan perempuan sebagai bagian penting dalam pembangunan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan perlu dilakukan secara sinergis oleh seluruh elemen bangsa, mulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga masyarakat, akademisi, media, hingga komunitas," ungkapnya.
Ia menambahkan semangat perjuangan R.A. Kartini masih relevan dan terus menginspirasi perempuan Indonesia dalam berbagai peran, baik domestik maupun publik.
"Lebih dari satu abad setelah R.A. Kartini menyuarakan gagasannya, kita telah melihat berbagai kemajuan. Perempuan tidak lagi semata-mata menjalankan peran domestik rumah tangga, tetapi juga telah melangkah dalam menunaikan fungsi publiknya. Negara telah memberikan ruang kepada perempuan secara luas dengan kebijakan afirmasi dan semangat antidiskriminasi. Sektor swasta pun memiliki spirit yang sama," ujarnya.
Tantangan Kesetaraan Gender
Meski demikian, Arifah menilai tantangan menuju kesetaraan gender masih terjadi dalam berbagai aspek pembangunan.
Ia menyebut ketimpangan akses, partisipasi, kontrol, serta manfaat pembangunan masih menjadi persoalan yang harus diatasi bersama.
"Semangat R.A. Kartini hari ini tidak hanya tentang membuka akses, tetapi juga memastikan bahwa perempuan memiliki pilihan, memiliki suara, dan memiliki kendali atas hidupnya," katanya.
Pemerintah juga mendorong peningkatan akses layanan kesehatan yang responsif gender, pendidikan bagi anak perempuan, serta perluasan partisipasi perempuan di berbagai sektor pembangunan.
Langkah tersebut diharapkan menjadikan perempuan tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai subjek aktif yang menentukan arah pembangunan bangsa.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
