qPantau - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 686.900 rumah tangga di wilayah Papua masih tinggal di bangunan tidak layak huni meski sebagian telah memiliki rumah sendiri.
Data BPS Ungkap Kondisi Hunian
Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan data tersebut mencakup seluruh wilayah di Tanah Papua, mulai dari Papua hingga Papua Selatan.
“Dari rumah tangga yang sudah memiliki rumah sendiri di Tanah Papua, masih terdapat sekitar 686.900 yang tinggal di rumah tidak layak huni,” ujarnya.
Ia menjelaskan angka tersebut menunjukkan masih besarnya kebutuhan perbaikan kualitas hunian melalui program perumahan, termasuk program bedah rumah.
Data ini juga menjadi bagian dari indikator backlog kualitas hunian yang digunakan pemerintah dalam menyusun kebijakan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Program Bedah Rumah dan Target Pemerintah
Amalia menuturkan pemerintah memanfaatkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan program bantuan seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) tepat sasaran.
“Melalui data ini, pemerintah dapat melihat kondisi riil masyarakat, seperti apakah memiliki fasilitas sanitasi yang layak, tingkat pendidikan, hingga penghasilan bulanan,” ungkapnya.
Ia mencontohkan masih ditemukan rumah tangga dengan kondisi hunian terbatas, seperti tidak memiliki toilet dan masih menggunakan kayu bakar sebagai sumber energi.
Di Papua Barat Daya, Kota Sorong tercatat memiliki jumlah rumah tidak layak huni terbanyak sekitar 18.300 rumah tangga sehingga menjadi prioritas intervensi pemerintah.
BPS menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program perumahan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
