Pantau - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan regulasi berupa peraturan daerah tentang pesangon sebagai respons atas aspirasi buruh yang disampaikan saat peringatan Hari Buruh Internasional.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan pembahasan perda tersebut telah dilakukan bersama jajaran pemerintah daerah dan perwakilan buruh.
Ia mengungkapkan, "Ini sebenarnya sudah sempat kami bahas beberapa hari lalu bersama Pak Wagub Pak Sekda dan pimpinan berbagai asosiasi buruh dan pekerja di Jawa Timur."
Selain perda pesangon, Pemprov Jatim juga meneruskan berbagai aspirasi buruh ke pemerintah pusat, termasuk percepatan pembahasan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Transportasi dan Akses Kawasan Industri
Buruh turut mengusulkan pembukaan koridor delapan Trans Jatim yang melewati wilayah Pasuruan guna mendukung akses ke kawasan industri.
Khofifah menyampaikan, "Harapan mereka untuk kami membuka koridor delapan melalui Pasuruan Ini sudah kita bahas bersama mereka."
Koridor tersebut diharapkan mampu meningkatkan mobilitas pekerja menuju kawasan industri Pasuruan Industrial Estate Rembang.
Namun, pembukaan koridor baru masih memerlukan koordinasi lintas pihak dan ditargetkan dapat terealisasi pada tahun 2027.
Pendidikan, Pajak, dan Perumahan Buruh
Di sektor pendidikan, Pemprov Jatim berkomitmen meningkatkan akses anak buruh ke SMA dan SMK negeri melalui kebijakan kuota lima persen.
Khofifah menyebut realisasi kebijakan tersebut masih rendah dengan capaian terbatas.
Ia menjelaskan, "Tahun 2025 itu yang terpenuhi 1,33 persen Dari angka itu hanya sembilan sekolah yang terpenuhi 5 persen."
Dalam bidang perpajakan, buruh kategori desil satu hingga empat telah mendapatkan pembebasan pajak pokok dan tunggakan.
Usulan pembebasan pajak secara menyeluruh masih dalam proses koordinasi dengan potensi pengurangan sekitar 20 persen.
Ia menjelaskan, "Secara keseluruhan mereka mengajukan pembebasan itu dan kita sudah mengkoordinasikan Prosesnya nanti akan mendapat pengurangan 20 persen."
Di sektor perumahan, Pemprov Jatim mendorong akses buruh terhadap bantuan subsidi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.
Pemerintah daerah juga telah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait terkait alokasi bantuan bagi pekerja.
Khofifah menyampaikan, "Insya Allah tanggal 3 Pak Menteri ke Jawa Timur Kita sudah diskusi supaya ada perwakilan buruh yang bisa berdialog langsung."
Tantangan utama penyediaan perumahan bagi buruh adalah keterbatasan lahan yang terjangkau dan dekat dengan kawasan industri seperti Gresik dan Sidoarjo.
- Penulis :
- Arian Mesa
- Editor :
- Arian Mesa
