Pantau - Ombudsman RI menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik menjadi elemen kunci untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam seminar internasional di Jakarta pada Selasa 5 Mei 2026.
Rahmadi Indra Tektona menyampaikan bahwa indikator keberhasilan pelayanan publik tidak hanya dilihat dari ketersediaan layanan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Rahmadi Indra Tektona menegaskan bahwa masyarakat sejak lahir hingga meninggal dunia sangat bergantung pada pelayanan publik sehingga dibutuhkan layanan yang profesional dan responsif.
Ia menjelaskan bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah aduan yang diterima Ombudsman RI dengan tindak lanjut perbaikan di lapangan meskipun lembaga tersebut memiliki kewenangan menerima laporan dan mendorong pencegahan maladministrasi.
Ombudsman RI memperkenalkan dua pendekatan utama dalam penguatan layanan publik yaitu pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan aduan.
Rahmadi Indra Tektona menyampaikan bahwa pengaduan masyarakat tidak hanya diselesaikan secara individual, tetapi juga menjadi dasar perbaikan sistem dan prosedur agar masalah serupa tidak terulang.
Penguatan Partisipasi Masyarakat
Tariyah selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat menambahkan bahwa penguatan akuntabilitas layanan publik dilakukan melalui peningkatan partisipasi masyarakat.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli Maladministrasi untuk memperluas keterlibatan publik dalam pengawasan layanan.
Kelompok tersebut dilibatkan dalam kegiatan kolaboratif seperti kunjungan ke kampus, diskusi kelompok terarah, hingga pemantauan langsung ke lokasi pelayanan publik.
Kolaborasi Internasional dan Tata Kelola Responsif
John Solver selaku Petugas Diplomasi Publik Kedutaan Besar Amerika Serikat menyampaikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik sangat bergantung pada tingkat responsivitas pemerintah.
Ia menegaskan bahwa pemerintah yang responsif dapat menyelesaikan masalah sebelum berkembang menjadi krisis melalui sistem umpan balik yang efektif.
John Solver juga menyampaikan bahwa pemerintah perlu mendengarkan masyarakat sebagaimana masyarakat juga mendengarkan pemerintah.
Jennifer Croft dari Ombudsman Portland menjelaskan bahwa lembaganya berperan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang adil, objektif, dan transparan melalui penanganan keluhan, penyelesaian informal, serta investigasi independen.
Ia menambahkan bahwa jika keluhan terbukti, Ombudsman akan memberikan rekomendasi perbaikan kepada instansi terkait.
Jennifer Croft menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik dengan mengidentifikasi kelompok masyarakat yang belum terwakili serta menjalin kemitraan dengan pihak kredibel untuk menjembatani komunikasi.
Ia juga menyampaikan bahwa konsultasi dengan komunitas terdampak perlu dilakukan sejak awal serta memastikan layanan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.
Seminar bertema Penguatan Akuntabilitas Layanan Publik melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat tersebut diharapkan menghasilkan solusi konkret dan pembelajaran bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik ke depan.
- Penulis :
- Arian Mesa
