Pantau - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) memastikan setiap laporan masyarakat yang diterima akan ditangani secara profesional sesuai kewenangan lembaga setelah melalui proses pemeriksaan formal dan materiel sebelum diproses lebih lanjut.
Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution, menyampaikan hal tersebut saat menerima kunjungan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah di kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis, 30 April 2026.
" Saat menerima laporan masyarakat, kami akan memastikan terlebih dahulu apakah laporan tersebut menjadi kewenangan Ombudsman RI, serta menilai apakah persyaratan formal dan materielnya telah terpenuhi," kata Maneger Nasution.
Ia menjelaskan Ombudsman RI merupakan lembaga yang bertugas memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan dengan baik.
Setelah proses pemeriksaan dilakukan, Ombudsman RI akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar laporan masyarakat dapat ditangani secara optimal sesuai kewenangan yang dimiliki.
"Atas nama Ombudsman RI, kami menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan kepercayaan yang diberikan," ujarnya.
DPRD Tapanuli Tengah Bahas Persoalan Pascabencana
Dalam pertemuan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah, Rahmansyah Sibarani, melakukan konsultasi terkait berbagai persoalan masyarakat di daerahnya.
Salah satu isu yang dibahas dalam konsultasi itu adalah penanganan pascabencana di Sumatera Utara.
Pertemuan tersebut menjadi forum untuk membahas dan mendalami sejumlah persoalan yang sedang terjadi guna mencari langkah penanganan yang tepat.
BNPB Percepat Pembangunan Hunian Tetap
Sebelumnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyatakan pemerintah tengah mempercepat pembangunan 28.972 unit rumah hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, mengatakan penyediaan hunian permanen diprioritaskan bagi warga yang rumahnya rusak berat, hanyut, atau berada di zona rawan bencana.
"Penyediaan hunian secara permanen ini menjadi langkah nyata pemerintah untuk memberikan kembali tempat tinggal demi kehidupan yang lebih baik pascabencana," kata Abdul Muhari.
Berdasarkan data BNPB, target pembangunan hunian tetap di Provinsi Aceh mencapai 18.354 unit.
Di Sumatera Utara, target pembangunan mencapai 6.432 unit.
Sementara di Sumatera Barat, pembangunan sebanyak 4.186 unit sedang berlangsung sesuai usulan pemerintah kabupaten dan kota setempat.
- Penulis :
- Shila Glorya
