Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan fasilitas Digital Election Simulation Lab atau DESLab Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri harus berkembang menjadi pusat pengembangan pengetahuan dan rekomendasi kebijakan terkait tata kelola pemilu digital di Indonesia.
Wiyagus menyampaikan pernyataan tersebut saat meresmikan DESLab BSKDN di Ruang Command Center BSKDN Kemendagri, Jakarta.
“Artinya, DESLab BSKDN tidak boleh hanya menjadi ruang display perangkat e-voting, namun DESLab BSKDN harus menjadi ruang produksi pengetahuan dan rekomendasi kebijakan,” ungkap Wiyagus.
DESLab Jadi Sarana Simulasi E-Voting
Wiyagus berharap pembahasan teknologi pemilu berbasis digital tidak berhenti pada tataran konsep semata.
Ia menilai teknologi tersebut perlu dipelajari dan diuji secara langsung melalui fasilitas simulasi yang tersedia di DESLab.
Laboratorium tersebut memungkinkan aparatur pemerintah, akademisi, mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan melakukan simulasi proses e-voting secara menyeluruh.
Simulasi yang dilakukan mencakup proses verifikasi pemilih, penerapan prinsip one man one vote, penghitungan suara, hingga mekanisme audit.
Wiyagus menjelaskan Indonesia sebenarnya telah memiliki pengalaman awal dalam penerapan pemungutan suara elektronik.
Berdasarkan data PT Inti Konten Indonesia, sistem e-voting telah digunakan di 1.910 desa pada 16 provinsi sejak 2013.
Penggunaan sistem tersebut disebut berjalan tanpa kendala berarti.
Pengalaman itu dinilai menjadi modal penting bagi Kemendagri untuk memetakan manfaat dan tantangan penerapan e-voting secara lebih luas.
Kemendagri juga menilai pengalaman tersebut penting dalam menyusun tata kelola penerapan e-voting di Indonesia.
Kemendagri Pelajari Pengalaman Negara Lain
Wiyagus mengatakan Indonesia perlu belajar dari sejumlah negara terkait penerapan e-voting.
Brasil dinilai berhasil dalam percepatan rekapitulasi suara melalui sistem digital.
Estonia dikenal dengan penerapan sistem internet voting dalam pemilu nasionalnya.
Amerika Serikat disebut menerapkan audit surat suara sebagai bagian dari pengawasan sistem pemilu.
Di sisi lain, pengalaman Jerman, Belanda, Irlandia, dan Norwegia menjadi pembelajaran penting terkait tantangan keamanan sistem dan kepercayaan publik.
“Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa e-voting bukan semata soal kecepatan dan efisiensi, tetapi harus ditopang oleh regulasi, keamanan, audit, literasi pemilih, dan kepercayaan publik yang kuat,” kata Wiyagus.
Wiyagus menilai kehadiran DESLab menjadi langkah strategis bagi Kemendagri dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern yang berkaitan dengan digitalisasi, kecerdasan buatan, dan keamanan siber.
Ia berharap fasilitas tersebut dapat memperkuat objektivitas dalam mengkaji risiko kebijakan.
DESLab juga diharapkan menjadi sarana pembelajaran mulai dari tahap perencanaan hingga implementasi kebijakan.
“DESLab BSKDN adalah pesan bahwa Kemendagri siap beradaptasi dan siap menyiapkan kebijakan pemerintahan dalam negeri yang relevan dengan perkembangan zaman,” ujar Wiyagus.
- Penulis :
- Arian Mesa
