Pantau - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mendorong percepatan implementasi One Map Policy dan penguatan pengawasan keuangan daerah guna memperbaiki tata kelola sumber daya alam serta meningkatkan penerimaan negara.
Pernyataan itu disampaikan Hanif dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI di Samarinda, Kalimantan Timur, bersama perwakilan Kementerian Keuangan wilayah Kaltim dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kamis (7/5/2026).
Hanif menilai kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sejauh ini menunjukkan capaian positif, khususnya dalam penertiban kawasan hutan sektor sawit dan pertambangan.
“Secara umum kita melihat kinerja Satgas PKH sangat baik dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan negara,” ujar Hanif.
DPR Soroti Tumpang Tindih Data dan Perizinan
Meski demikian, Hanif mengungkapkan masih terdapat sejumlah kendala yang harus segera dibenahi agar manfaat penertiban kawasan hutan lebih optimal.
“Masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti penarikan denda terhadap pelanggaran yang belum optimal serta kewajiban perpajakan yang belum sepenuhnya tertagih dan disetorkan ke negara,” katanya.
Ia juga menyoroti persoalan klasik berupa tumpang tindih data dan perizinan antarinstansi yang dinilai menjadi hambatan utama dalam proses penertiban kawasan hutan.
Menurut Hanif, percepatan kebijakan One Map Policy diperlukan agar seluruh instansi memiliki acuan data yang sama dan terintegrasi.
“Dengan adanya satu peta yang menjadi acuan bersama, diharapkan tidak lagi terjadi tumpang tindih izin yang berpotensi merugikan negara,” tegas politisi Fraksi PKB tersebut.
Hanif juga meminta penegakan hukum dilakukan secara adil dan tepat sasaran, terutama terhadap praktik penyalahgunaan nama masyarakat atau koperasi untuk menghindari kewajiban korporasi.
Komisi XI Ingatkan Keseimbangan Fiskal Daerah
Selain membahas Satgas PKH, Komisi XI DPR turut menyoroti kondisi keuangan daerah di Kalimantan Timur yang dinilai mengalami ketidakseimbangan antara belanja dan penerimaan daerah.
“Kita melihat belanja di Kalimantan Timur tumbuh positif, namun penerimaan daerah justru menurun. Ini perlu menjadi perhatian bersama agar keseimbangan fiskal tetap terjaga,” ungkap Hanif.
Komisi XI DPR pun mendorong Kementerian Keuangan memperkuat pengawasan mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, hingga pelaksanaan anggaran daerah.
Hanif menekankan pengawasan harus disertai pendampingan intensif agar kualitas belanja daerah meningkat dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Yang terpenting adalah memastikan belanja daerah benar-benar berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
