Pantau - Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino menilai pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat (Kalbar) yang mencapai 6,14 persen belum inklusif karena masih sangat bergantung pada sektor ekstraksi sumber daya alam seperti bauksit dan alumina.
Pernyataan itu disampaikan Harris dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, BPK RI, dan BPDP di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (7/5/2026).
Menurut Harris, secara makro ekonomi Kalbar memang menunjukkan capaian positif, mulai dari penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK), Transfer Keuangan Daerah (TKD), hingga program Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
“TKD-nya juga cukup besar, BPDP-nya oke berjalan, DAK-nya terserap, jadi kalau hanya membaca data ini, ini satu provinsi yang sempurna,” ujar Harris.
DPR Soroti Ketergantungan pada Tambang
Meski demikian, Harris mengingatkan bahwa struktur ekonomi Kalbar masih rentan karena ditopang sektor pertambangan yang bergantung pada harga komoditas global.
Ia menyebut pertumbuhan sektor bauksit dan alumina mencapai 34,14 persen dan menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi daerah.
“Tapi kita lihat faktanya lebih dalam, ya pertumbuhan tinggi ini sangat tergantung dari ekstraksi sumber daya alam,” katanya.
Menurut politisi PDI Perjuangan itu, kondisi tersebut membuat nilai tambah ekonomi lokal belum optimal dan manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat Kalbar.
Harris juga menyoroti penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit untuk Kalbar hingga 58 persen, padahal berbagai dampak lingkungan dan sosial industri sawit justru ditanggung daerah.
“Provinsi ini provinsi yang kaya sawit, tapi anehnya dana bagi hasilnya turun 58 persen,” ujarnya.
Ia menilai kerusakan jalan, konflik lahan, hingga kebakaran hutan dan lahan menjadi beban yang harus ditanggung pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
Transfer Daerah Dinilai Belum Berdampak
Selain itu, Harris menilai Transfer Keuangan Daerah sebesar Rp16,3 triliun belum mampu mendorong transformasi ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, anggaran tersebut masih banyak digunakan untuk belanja rutin dan belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan daya beli masyarakat.
“Serapannya luar biasa, tetapi impactnya sama sekali tidak dihitung,” tegas Harris.
Ia menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak boleh hanya menjadi capaian statistik tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat daerah.
“Jangan sampai pertumbuhan ekonomi ini hanya bagus di statistik, tetapi khusus Kalimantan Barat yang menikmati adalah bukan orang Kalimantan Barat,” tutupnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
