HOME  ⁄  Nasional

Pengamat Nilai Pemilahan Sampah di Jakarta Butuh Perubahan Sistem Menyeluruh

Oleh Aditya Yohan
SHARE   :

Pengamat Nilai Pemilahan Sampah di Jakarta Butuh Perubahan Sistem Menyeluruh
Foto: (Sumber: Petugas menerapkan praktik pemilahan sampah di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi melakukan deklarasi Gerakan Pilah Sampah bertema “Menuju 5 Abad, Jaga Jakarta Bersih” dalam kegiatan pencanangan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta di Plaza Festival Pedestrian, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (10/5/2026). ANTARA/HO-DLH DKI Jakarta/aa..)

Pantau - Pengamat tata kota Yayat Supriyatna menilai program pemilahan sampah di Jakarta tidak akan berjalan efektif tanpa perubahan mendasar dalam sistem pelayanan dan pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Menurut Yayat, pemilahan sampah harus dimulai dari rumah tangga dengan sistem pengambilan sampah yang dipisahkan berdasarkan jenis, hari, hingga waktu pengangkutan.

“Pemilahan sampah di Jakarta tidak akan efektif kalau perubahan fundamental dari pelayanan itu belum terkelola secara maksimal,” ungkap Yayat di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan masyarakat selama ini masih terbiasa membuang sampah organik dan anorganik secara bersamaan sehingga proses pengelolaan menjadi tidak optimal.

Warga Kerap Kecewa Sampah Dipilah Lalu Dicampur Lagi

Yayat menyoroti masih adanya rasa frustrasi di masyarakat karena sampah yang sudah dipilah dari rumah sering kembali tercampur saat proses pengangkutan.

Karena itu, ia menyarankan pemerintah menyediakan kantong sampah dengan warna berbeda untuk mempermudah proses pemilahan sejak awal.

Menurut dia, kantong kuning dapat digunakan untuk sampah plastik atau anorganik, sedangkan kantong hijau untuk sampah organik.

Selain itu, Yayat menilai edukasi pemilahan sampah perlu dimulai dari lingkungan sekolah agar menjadi kebiasaan baru bagi para siswa.

Pemerintah Diminta Jadi Contoh Pemilahan Sampah

Yayat juga meminta pemerintah memberikan contoh langsung melalui penerapan pemilahan sampah di kantor pemerintahan, termasuk kantor gubernur dan kantor dinas.

“Kalau kantor pemerintahnya tidak punya contoh, seakan-akan aturan itu hanya untuk masyarakat,” katanya.

Ia mendorong adanya kampanye berkelanjutan melalui media sosial, pembentukan wilayah percontohan, hingga pemberian penghargaan bagi RT dan RW yang berhasil mengelola sampah dengan baik.

Menurut Yayat, pengelolaan sampah tidak cukup hanya lewat imbauan, tetapi harus disertai langkah konkret seperti penyediaan sarana, sosialisasi, serta pembinaan petugas pengangkut agar proses pemilahan tetap terjaga hingga tahap akhir pengolahan.

Penulis :
Aditya Yohan