Pantau - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan dukungan DPR terhadap langkah pemerintah menjaga stabilitas ekonomi nasional dan ketahanan energi di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Selat Hormuz.
Puan mengatakan konflik di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategis Selat Hormuz, telah memberikan tekanan terhadap perekonomian Indonesia.
“Saat ini kita masih berada dalam tekanan besar akibat konflik geopolitik dan ekonomi di kawasan Timur Tengah, khususnya di jalur strategis Selat Hormuz yang merupakan salah satu urat nadi perdagangan energi dunia,” ujar Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Gejolak Global Tekan Ekonomi Nasional
Puan mengungkapkan ketegangan global berdampak pada berbagai sektor ekonomi nasional, mulai dari nilai tukar rupiah hingga kenaikan harga energi dan biaya distribusi.
“Kita mengalami tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kenaikan harga energi dan BBM, meningkatnya biaya logistik dan distribusi, serta tekanan terhadap ketahanan energi nasional akibat terganggunya rantai pasok global,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.
Puan juga menilai pelaku usaha di sektor industri, transportasi, dan UMKM menjadi kelompok yang paling rentan terdampak kenaikan biaya operasional akibat gejolak global.
Situasi itu dinilai perlu diantisipasi melalui langkah cepat pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pasokan energi nasional.
DPR Dukung Mitigasi Ekonomi dan Perlindungan Masyarakat
Puan menegaskan DPR mendukung langkah pemerintah bersama Bank Indonesia dalam melakukan mitigasi arus keluar modal asing serta mengendalikan harga kebutuhan pokok.
“Oleh Karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik Pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi yang bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing dan juga mengendalikan harga kebutuhan pokok,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah memastikan masyarakat kecil tidak menjadi pihak yang paling terdampak akibat ketidakpastian ekonomi global.
“Memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi,” sambungnya.
Puan menambahkan pemerintah perlu menjaga keseimbangan antara disiplin fiskal, keberlanjutan pembangunan, dan perlindungan sosial sebagai prioritas utama.
“Pemerintah perlu melakukan konsolidasi fiskal dan konsolidasi prioritas pembangunan nasional, sehingga rakyat tetap mendapatkan haknya untuk menikmati hasil pembangunan,” tandasnya.
- Penulis :
- Ahmad Yusuf
