Pantau - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi meluncurkan Panduan dan Bahan Ajar Pendidikan Antikorupsi Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat pendidikan karakter dan budaya integritas sejak dini.
Peluncuran panduan tersebut dilakukan untuk memperkuat pendidikan antikorupsi nasional melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menegaskan penyusunan panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi menjadi bagian dari upaya membangun budaya integritas yang dilandasi nilai-nilai Pancasila dan akhlak mulia.
“Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses membangun karakter dan peradaban bangsa,” ungkap Abdul Mu’ti.
Pendidikan Antikorupsi Ditekankan dalam Seluruh Aktivitas Pembelajaran
Abdul Mu’ti menjelaskan seluruh pengetahuan dan keterampilan yang diterima murid melalui intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan kegiatan edukatif lainnya diarahkan untuk pembentukan karakter dan penguatan integritas.
Ia menegaskan pendidikan antikorupsi tidak hanya memberikan pemahaman mengenai aspek legal dan teori semata.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi juga diarahkan untuk menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan integritas sebagai bagian dari karakter utama peserta didik.
Kemdikdasmen juga terus memperkuat pendidikan karakter melalui pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning.
Dalam pendekatan tersebut, seluruh mata pelajaran disebut memiliki muatan pendidikan nilai.
Selain melalui kurikulum, Kemdikdasmen turut memperkuat hidden curriculum dengan menciptakan budaya dan tata kelola sekolah yang mencerminkan integritas dan kejujuran.
“Sekolah harus menjadi model kehidupan yang jauh dari praktik korupsi,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menyatakan Kemdikdasmen berupaya menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung terbentuknya pribadi yang jujur dan berintegritas.
Pemerintah Siapkan Kebijakan Pendukung Budaya Antikorupsi
Abdul Mu’ti menekankan pentingnya sinergi empat pusat pendidikan dalam membangun budaya antikorupsi, yakni sekolah, keluarga, masyarakat, dan media.
Ia menilai pendidikan karakter tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan ekosistem yang sehat dan konsisten.
Abdul Mu’ti juga mengakui masih terdapat praktik-praktik di lingkungan pendidikan yang kontraproduktif terhadap nilai yang diajarkan kepada murid.
Karena itu, Kemdikdasmen akan terus melakukan pembenahan melalui berbagai kebijakan.
Salah satu kebijakan yang disiapkan ialah penerapan Tes Kemampuan Akademik atau TKA yang menekankan nilai kejujuran.
Kemdikdasmen juga mendorong sistem penerimaan murid baru yang mengedepankan prinsip keadilan.
“Pemerintah ingin menanamkan kepada anak-anak sejak dini pentingnya kejujuran, baik dalam mengerjakan soal maupun kehidupan sehari-hari,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menambahkan pendidikan antikorupsi diharapkan membuat peserta didik memahami pelaksanaan Good and Clean Governance.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menyampaikan peluncuran panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi menjadi tindak lanjut dari komitmen bersama lintas kementerian dan lembaga.
Menurutnya, langkah tersebut bertujuan memperkuat pendidikan antikorupsi nasional.
“Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat reformasi hukum, memperkuat reformasi birokrasi, dan melakukan pencegahan korupsi secara sistemik,” ujar Akhmad Wiyagus.
Ia menyebut upaya tersebut sejalan dengan visi Asta Cita ke-7 Presiden Prabowo Subianto.
- Penulis :
- Leon Weldrick
