Pantau - Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P. Sasmita menilai anggapan bahwa kenaikan utang negara disebabkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan cara berpikir fiskal yang terlalu dangkal dan tidak memahami mekanisme pengelolaan APBN modern.
Utang Negara Disebut Bukan untuk Satu Program
Ronny menjelaskan utang pemerintah dalam struktur APBN modern tidak digunakan untuk membiayai satu program tertentu, melainkan menjadi bagian dari strategi pembiayaan negara secara menyeluruh.
“Dalam struktur APBN modern, utang negara tidak pernah berdiri untuk membiayai satu program tunggal, tetapi menjadi bagian dari keseluruhan strategi pembiayaan negara, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi energi, perlindungan sosial, hingga stabilisasi ekonomi,” kata Ronny dalam pernyataan tertulis yang disiarkan Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI) di Jakarta Pusat, Rabu.
Ia menyebut berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), utang pemerintah pusat hingga 31 Maret 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun atau setara 40,75 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut dia, utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara sebesar Rp8.652,89 triliun atau 87,22 persen dan pinjaman sebesar Rp1.267,52 triliun atau 12,78 persen.
Ronny mengatakan struktur APBN Indonesia menggunakan mekanisme pooled financing dan bukan project-based debt sehingga utang tidak bisa dikaitkan dengan satu program saja.
“Kalau logika seperti itu dipakai, maka semua program negara, dari jalan tol sampai gaji ASN, bisa dituduh sebagai penyebab tunggal utang. Padahal, ekonomi negara bekerja jauh lebih kompleks daripada sekadar cocoklogi fiskal di media sosial,” ujarnya.
Program MBG Dinilai Investasi Jangka Panjang
Ronny menilai program MBG merupakan bentuk investasi negara dalam pembangunan sumber daya manusia untuk jangka panjang.
Ia menjelaskan anak-anak yang mengalami stunting, kekurangan protein, atau defisit nutrisi kronis berpotensi memiliki kapasitas kognitif dan produktivitas ekonomi yang lebih rendah saat dewasa.
“Negara bukan sedang menghabiskan uang untuk makan siang, tetapi melakukan investasi biologis dan intelektual terhadap generasi produktif 15 hingga 20 tahun mendatang,” ungkapnya.
Menurut Ronny, biaya terbesar bagi negara justru terjadi apabila generasi muda tumbuh dengan kualitas kesehatan dan kecerdasan yang rendah karena dampaknya akan memengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) di masa depan.
Ia juga menilai program MBG memiliki dampak ekonomi berantai terhadap sektor pertanian, peternakan, UMKM pangan, logistik daerah, hingga penciptaan lapangan kerja.
“Uang negara tidak hilang, melainkan berputar di ekonomi domestik. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, instrumen fiskal seperti ini juga berfungsi menjaga konsumsi nasional dan memperkuat permintaan domestik (domestic demand),” katanya.
Ronny menambahkan perdebatan publik seharusnya difokuskan pada efektivitas dan ketepatan sasaran program MBG, bukan mempertanyakan keberadaan program tersebut.
“Perdebatan yang sehat seharusnya bukan perlukah MBG, tetapi bagaimana memastikan program ini tepat sasaran, efisien, dan tidak bocor,” tuturnya.
- Penulis :
- Aditya Yohan
