Pantau - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mengoptimalkan program ketahanan pangan dan percepatan transisi energi di tengah tantangan global yang semakin kompleks dalam Rapat Kerja Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama 2026 di Semarang, Jawa Tengah, Selasa 12 Mei 2026.
Bima juga meminta kepala daerah meninggalkan pola rapat yang hanya bersifat administratif dan seremonial karena dinilai tidak menghasilkan langkah konkret bagi masyarakat.
"Forum-forum komunikasi kepala daerah sejak dulu sering kali hanya sebatas administratif dan seremonial yang tidak jalan, padahal saat ini kita butuh pendekatan sektoral yang progresif, langsung per-isu konkret dan memiliki pembiayaan yang jelas," ungkapnya.
Ia menegaskan kepala daerah saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks seiring ketidakpastian global dan tuntutan percepatan pembangunan nasional.
Menurut Bima, Indonesia sedang berpacu mengoptimalkan bonus demografi agar mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah menuju visi Indonesia Emas 2045.
Ia juga meminta kepala daerah mengawal berbagai Program Strategis Nasional, termasuk program Makan Bergizi Gratis.
Kerja Sama Pangan dan Mahadata Jadi Sorotan
Bima meminta kepala daerah mengesampingkan ego sektoral yang selama ini menghambat kerja sama antardaerah, terutama dalam distribusi pasokan pangan.
Ia menyoroti pentingnya penguasaan mahadata yang presisi dan seketika agar daerah dengan surplus komoditas dapat membantu daerah lain yang mengalami kekurangan pasokan.
"Nah, ini masih menjadi tantangan kita membangun data seketika untuk Bapak-Ibu membuat keputusan mengambil kerja sama yang efektif. Daerah-daerah mana yang suplainya berlebih, daerah mana yang membutuhkan, kemudian apa saja yang bisa dikerjasamakan," katanya.
Menurutnya, sistem data yang akurat akan mempermudah pemerintah daerah mengambil keputusan cepat dan efektif dalam menjaga stabilitas pangan nasional.
Transisi Energi dan Kendaraan Listrik Didorong
Selain ketahanan pangan, Bima juga menyoroti percepatan transisi energi melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik di daerah.
Ia meminta seluruh kepala daerah memahami Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tertanggal 22 April 2026 yang mengatur pembebasan penuh Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi kendaraan listrik.
Bima mengakui kebijakan tersebut berpotensi menekan Pendapatan Asli Daerah dalam jangka pendek.
Namun, ia menilai manfaat jangka panjang kebijakan itu jauh lebih besar karena dapat menciptakan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas udara, dan membuka lapangan kerja baru di sektor energi hijau.
Bima juga meminta kepala daerah terus melahirkan inovasi untuk menggali potensi wilayah masing-masing tanpa harus selalu menaikkan pajak demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
"Banyak daerah yang sangat kreatif. Mereka bisa meningkatkan PAD dengan cara-cara yang sebetulnya biasa-biasa saja tapi ternyata dampaknya dahsyat. Ini kepala daerah yang kreatif, tak hanya menaikkan pajak," ujarnya.
- Penulis :
- Leon Weldrick
