Pantau - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mendukung penuh Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menindak tegas aksi begal dan kriminal jalanan yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Sarmuji mengatakan negara harus hadir melalui langkah penindakan cepat dan terukur agar kelompok kriminal tidak berkembang di tengah masyarakat.
"Polri harus menindak tegas premanisme dan begal yang mengganggu masyarakat. Jangan sampai masyarakat merasa hukum kalah oleh kelompok-kelompok kriminal yang membuat warga takut beraktivitas dan mencari nafkah," kata Sarmuji dalam keterangan di Jakarta, Kamis.
Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada serta segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar.
Golkar Soroti Dampak Begal terhadap Ekonomi Warga
Menurut Sarmuji, aksi begal tidak bisa dianggap sebagai tindak kriminal biasa karena berdampak besar terhadap rasa aman masyarakat.
"Negara tidak boleh kalah oleh pelaku kriminal jalanan. Ketika masyarakat mulai takut keluar rumah atau bepergian karena ancaman begal, maka yang terganggu bukan hanya keamanan, tetapi juga aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial warga," ujarnya.
Ia meminta aparat kepolisian meningkatkan patroli dan operasi pencegahan di titik-titik rawan seperti jalur sepi, kawasan industri, permukiman pinggiran kota, hingga jalan penghubung antardaerah.
"Pencegahan harus diperkuat. Kehadiran aparat di lapangan sangat penting agar masyarakat merasa terlindungi. Jangan sampai penanganan baru dilakukan setelah ada korban," kata Sarmuji.
Sarmuji juga menyoroti dampak kriminalitas terhadap pedagang kecil, pengemudi ojek, kurir, hingga pelaku UMKM yang bekerja pada malam hari.
"Premanisme dan begal bukan hanya mengganggu keamanan, tetapi juga memukul usaha kecil masyarakat. Pedagang jadi takut buka sampai malam, pengemudi takut melintas di jalur tertentu, dan aktivitas ekonomi rakyat akhirnya ikut terganggu," tuturnya.
Minta CCTV dan Lampu Jalan Diperbanyak
Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu meminta aparat tidak hanya fokus pada penanganan kasus yang viral, tetapi juga melakukan langkah preventif dan pemetaan kelompok kriminal.
"Jangan biarkan ruang publik dikuasai rasa takut. Negara harus memastikan masyarakat kecil bisa bekerja dan mencari nafkah dengan aman tanpa intimidasi maupun ancaman kriminal," ujarnya.
Ia juga menilai praktik premanisme berkedok pungutan liar dan intimidasi harus menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap iklim usaha.
Sarmuji mendorong pemerintah daerah memperkuat fasilitas keamanan publik seperti penerangan jalan dan kamera pengawas atau CCTV.
"Banyak kasus begal terjadi di lokasi minim penerangan dan pengawasan. Pemerintah daerah perlu lebih serius memperbaiki fasilitas keamanan publik seperti lampu jalan, CCTV, dan pengawasan lingkungan," katanya.
Ia menegaskan aparat juga harus menindak jaringan penadah hasil kejahatan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kriminal jalanan.
- Penulis :
- Aditya Yohan
